PDIP Dianggap Tengah 'Mengunci' Ruang Gerak Nasdem

MerahPutih.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai, PDIP tidak ingin kembali dilangkahi NasDem di periode kedua pemerintahan Jokowi.

Karenanya, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu 'mengunci' NasDem melalui Presiden Jokowi.

Baca Juga

NasDem Bocorkan Kriteria Capres yang Bakal Diusung di Pilpres 2024

"Sejak dari situlah PDIP sudah mulai mengunci melalui Jokowi. Karena PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014 dan 2019, tidak mau dilangkahi oleh NasDem," imbuh Ujanb kepada wartawan, Sabtu (9/11)

Caranya PDIP mengunci NasDem, lanjut Ujang, yakni dengan meminta jatah menteri lebih banyak di Kabinet Indonesia Maju terutama pada pos-pos yang strategis. Sementara NasDem sebagai koalisi tetap diberikan jatah tapi bukan pada posisi yang strategis.

"Nah akhirnya apa? Akhirnya Kejaksaan Agung diberikan kepada PDIP. Walaupun dari pejabat karir, tapi dia (Jaksa Agung ST Burhanuddin) terafiliasi, adeknya politisi PDIP (TB Hasanuddin) kan. Secara politik clear diberikan kepada PDIP," papar Ujang.

"Persaingan-persaingan ini sejak lama sudah terjadi dan sampai saat ini semakin mengencangkan," jelasnya.

Baca Juga

Surya Paloh Bantah Reaktif Usai Dicandai Jokowi

Apa yang dilakukan PDIP ini membuat NasDem kecewa. Apalagi ditambah masuknya Partai Gerindra dalam kabinet dan mendapat dua kursi menteri dari Jokowi.

"Yang ketiga itu persoalan dengan masuknya Gerindra di koalisi Jokowi. Itu bagaimanapun merubah peta koalisi," terangnya.

Karena kekecewaan-kekecewaan itu, disebut Ujang, membuat NasDem khusunya Surya Paloh bermanuver dengan menemui partai oposi

Ia melihat, pernyataan Ketum NasDem Surya Paloh soal adanya partai yang 'berpikiran cetek, sinis, lip service, suka curiga dan mengaku Pancasilais' yang dilontarkan di Kongres II Partai NasDem merupakan sindiran kepada PDIP.

Baca Juga

Nasdem Ungkap Alasan Surya Paloh Cibir Partai yang Ngaku Pancasilais

"Sebenarnya arahnya sangat jelas ya, itu sindiran untuk PDIP. Cuma kan memang secara politis kalau menyebutkan langsung kan tidak bagus, oleh karena itu yang dibahasakan adalah perumpamaan, istilah-istilah gitu lho," kata Ujang. (Knu)