PDIP: Budiman Sudjatmiko Tak Disanksi, tapi Diberi Warning

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 28 Juli 2023
PDIP: Budiman Sudjatmiko Tak Disanksi, tapi Diberi Warning

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko akhirnya memenuhi panggilan DPP PDIP untuk dimintai klarifikasi buntut pertemuannya dengan Ketua Umum Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun saat memberikan keterangan pers usai meminta klarifkasi kepada Budiman Sudjatmiko, Jumat (28/7).

Komarudin mengatakan, dirinya mengundang langsung Budiman untuk hadir dan memberikan klarifikasi di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.

Baca Juga:

Pastikan PDIP Solid, Hasto Ungkap Dialognya dengan Budiman Sudjatmiko

"Pak Budiman, tadi juga saya undang beliau. Saya minta klarifikasi terhadap kunjungan beliau ke Pak Prabowo kemarin," kata Komarudin.

Saat dimintai klarifikasi, Budiman menyampaikan bahwa kedatangannya ke rumah pribadi Prabowo bukan dalam rangka menyampaikan dukungan di Pilpres 2024.

Menurut Komarudin, Budiman mengungkapkan niatnya hanya ingin melakukan konsolidasi terhadap dua sosok capres yang saat ini akan maju sebagai presiden.

Karena, kata Komarudin, Budiman melihat sosok bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo merupakan tokoh yang mewakili capres dari generasi reformasi. Sedangkan, bakal capres dari Gerindra Prabowo Subianto sebagai sosok capres dari generasi Orde Baru.

"Tadi saya panggil beliau, beliau menjelaskan ya niatnya dia bukan untuk dukung Pak Prabowo, sebenarnya dia ingin supaya ada konsolidasi calon yang dianggap sebagai calon reformasi, katakanlah begitu," ucap Komarudin.

Baca Juga:

Aktivis PRD Kritik Keras Manuver Budiman Sudjatmiko yang Mendekati Prabowo

"Pak Ganjar sebagai generasi Reformasi, dan Pak Prabowo sabagai generasi Orde Baru, begitu kira-kira. Bagiamana rekonsiliasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," lanjut Komarudin.

Dalam kesempatan itu, Komarudin menegaskan dirinya mendapat tugas untuk memastikan seluruh kader PDIP, baik di tingkat pengurus maupun anggota untuk tegak lurus sesuai arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

"Tadi saya tegaskan, tapi kewajiban saya sebagai Ketua Bidan Kehormatan harus memastikan semua gerak langkah kader PDIP, baik pengurus maupun anggota partai hanya satu, menangkan Ganjar Pranowo karena itu adalah keputusan partai," tegas Komarudin.

Sementara, saat ditanya wartawan soal sanksi yang akan diberikan kepada Budiman, Komarudin menyebut hal itu tak akan dilakukan oleh partai berlambang banteng moncong putih itu.

Sebab, dirinya hanya memberikan peringatan kepada Budiman untuk kembali ke jalur organisasi partai.

"Tidak (ada sanksi), hanya memberi warning untuk kembali ke garis organisasi," tutup Komarudin. (Pon)

Baca Juga:

Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Diapresiasi Jokowi dan Megawati

#PDIP #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan