PDIP Beri Layanan Kesehatan Gratis di RS Terapung Laksamana Malahayati

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 21 Juni 2023
PDIP Beri Layanan Kesehatan Gratis di RS Terapung Laksamana Malahayati

Rumah Sakit (RS) Terapung Laksamana Malahayati, di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Provinsi Kepri. Foto: PDIP Kepri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Kepulauan Riau antusias menyambut kedatangan Rumah Sakit (RS) Terapung Laksamana Malahayati, di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Provinsi Kepri, Senin (19/6).

Ketua DPD PDIP Provinsi Kepri, Soerya Respationo mengatakan, tujuan utama dari kehadiran RS terapung KM Laksamana Malahayati adalah memberikan pelayanan kesehatan gratis khususnya bagi masyarakat kurang mampu di pulau-pulau terkecil di seluruh Indonesia.

Baca Juga

Respons Puan saat Ditanya Kesediaan Jembatani Pertemuan Mega-SBY

“Sebagaimana dikatakan Ibu ketua umum kami, ibu Megawati bahwa kita harus melayani semua laksana kita sampai yang bawah yang tidak bisa ke rumah sakit dan kemana-mana,” kata Soerya Respationo kepada wartawan, Rabu (21/6).

Soerya menuturkan, PDIP tidak pilih kasih dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi diutamakan pelayanan medis gratis ditujukan untuk masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang mampu.

Hal itu, lanjut Soerya, sesuai dengan arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang memerintahkan seluruh kadernya untuk melayani masyarakat.

“Kita tidak pilih kasih tapi terutama bagi mereka yang kurang mampu tapi kalau ada orang mampu sakit di sini ya kita layani juga,” ujarnya.

Dia menjelaskan, layanan kesehatan di RS KM Laksamana Malahayati merupakan program pertama dari rangkaian menjelang puncak peringatan bulan Bung Karno.

“Kita sebagai anggota PDI Perjuangan tentu bangga dengan hadirnya rumah sakit terapung KM Laksamana Malahayati ini,” imbuhnya.

Baca Juga

Megawati Terima Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi TNI AL

Meskipun kader tidak terlibat langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan, kata Soerya, masyarakat tentunya akan mengingat bahwa PDIP memiliki KM Laksamana Malahayati.

“Kita bangga walaupun bukan kita yang menangani langsung tapi masyarakat seluruh Indonesia akan, oh PDI Perjuangan ada rumah sakit terapung bernama kapal motor Malahayati nah itu bangga dan kita ikut senang bisa membantu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Rumah sakit apung KM Malahayati memiliki panjang 30 meter dan dilengkapi berbagai fasilitas layanan kesehatan di antaranya ruang operasi kecil, ruang operasi besar, ruang runggu, ruang pasca operasi dan ambulans kapal.

KM Laksamana Malahayati diresmikan langsung Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri di dermaga KDI 6 Tanjung Priok Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Kapal ini akan berkeliling ke daerah-daerah pesisir di barat Indonesia sampai akhirnya bersandar di dermaga pelabuhan Malahayati, Aceh Besar. (Pon)

Baca Juga

Megawati Dorong Penggunaan Teknologi Kelola Ekosistem Laut

#PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan