Pati Polri yang Daftar Capim KPK Tak Punya Rekam Jejak Memberantas Korupsi

MerahPutih.com - Pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai perwira tinggi (pati) Polri yang mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak memiliki rekam jejak dalam melawan praktik rasuah.

"Enggak punya rekam jejak dalam pemberantasan korupsi yang bagus," ujar Bambang saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (25/6).

Saat ini sudah sembilan pati Polri mendaftar capim KPK. Mereka yakni, Irjen Antam Novambar, Irjen Dharma Pongrekum, Irjen Coki Manurung, Irjen Abdul Gofur, Brigjen Muhammad Iswandi, Brigjen Bambang Sri Herwanto, Brigjen Agung Makbul, Brigjen Juansih, dan Brigjen Sri Handayani.

BACA JUGA: Jenderal Tito Ingatkan KPK Jangan Lupa Jasa Polri

Bambang mencontohkan, sosok Irjen Antam Novambar diduga pernah melakukan intimidasi kepada penyidik KPK. Dugaan intimidasi itu, kata Bambang, dilakukan dalam saat penyidik KPK mengusut kasus hukum yang pernah menyeret Budi Gunawan.

Selain itu, lanjut dia, Irjen Dharma yang pernah menjabat Wakil Direktur Tindak Pidana Bareskrim, juga diduga pernah menandatangani surat pemanggilan untuk penyidik KPK Novel Baswedan. Novel kala itu diperiksa atas dugaan penganiayaan berat hingga menyebabkan tewasnya pelaku pencuri sarang burung pada 2004.

Berkaca atas hal itu, Bambang berharap, Polri tidak terus menerus mendorong dan memaksa patinya, untuk menjadi pimpinan KPK. Polri tidak perlu terus mendorong patinya menjadi pimpinan KPK atas dasar penugasan.

"Justru penugasan sebagai komisioner cenderung akan memunculkan apriori masyarakat pada langkah-langkah komisioner KPK," ujar dia.

Lagi pula, lanjut Bambang, penugasan pati Polri sebagai pimpinan KPK hanya memunculkan riak di tubuh lembaga anti-rasuah. Tidak tertutup kemungkinan, akan muncul konflik kepentingan di saat seorang pati Polri, terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Penugasan Polri hanya akan memunculkan dualisme di tubuh KPK. Mereka itu anggota Polri yang berarti di bawah Kapolri atau sebagai pejabat negara yakni Komisioner KPK? Ini yang harus dihindari," ungkap dia.

BACA JUGA: Alasan ICW Tolak Polisi dan Jaksa Jadi Komisioner KPK

Di sisi lain, dia meminta, panitia seleksi pimpinan KPK lebih selektif meloloskan seseorang menjadi komisioner lembaga anti-rasuah itu. Calon yang tidak memiliki rekam jejak memberantas korupsi, wajib disingkirkan.

"Di sisi lain, pansel juga harus tegas menolak bila memang tak ada calon yang layak," tandas Bambang. (Pon)