Partai-Partai dalam KIB Tepis Kabar Bakal Bubar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 08 Maret 2023
Partai-Partai dalam KIB Tepis Kabar Bakal Bubar

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (18/1/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Isu renggangnya partai-partai dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hingga berpotensi untuk bubar mencuat.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily membantah informasi bahwa KIB berpotensi bubar karena internal koalisi masih solid.

"KIB masih solid dan kompak," kata Ace di Jakarta, Selasa (3/7).

Baca Juga:

PKS Harap MoU Koalisi Perubahan Rampung sebelum Ramadan

Soliditas internal KIB, kata dia, ditandai dengan komunikasi Ketua Umum Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terjalin intensif hingga saat ini.

"Komunikasi antara ketiga ketua umum sangat terjalin intensif," ujarnya, seperti dikutip Antara.

Ace menepis kabar goyahnya KIB karena belum juga menetapkan nama capres-cawapres yang akan diusung.

Menurut dia, KIB memiliki mekanisme tahapan dalam menentukan hal tersebut.

Ia pun menjelaskan bahwa pembahasan terkait capres-cawapres KIB baru akan ditentukan pada waktu yang tepat.

"Para ketua umum yang tergabung dalam KIB sudah menyepakati kapan waktu yang tepat kapan membahas figur capres maupun cawapres," kata Ace.

Baca Juga:

Alasan PDIP Tak Mau Buru-Buru Bangun Koalisi

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono juga menepis kabar adanya tanda-tanda KIB berpotensi bubar.

"Oh, enggak. Enggak pernah ada tanda-tanda bahwa KIB akan bubar. Enggak," kata Mardiono kepada wartawan ketika dihubungi di Jakarta, Senin (7/3).

Dia juga menampik internal KIB goyah karena belum juga menentukan nama calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Menurut dia, KIB tengah mempersiapkan pasangan duet terbaik yang akan diusungnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy membantah kabar keretakan KIB dan meminta agar publik tidak menggiring KIB diambang bubar.

"Jangan digiring 'berpotensi bubar'," ujar Rommy, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Senin (6/3), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membenarkan adanya pertemuan dirinya dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy pada Rabu (1/3).

"Kita kan saling bertemu dengan PPP, apalagi kami tetangga. Tinggal ketik pintu tetangga, kami bertemu," kata Hasto dalam keterangannya diterima di Jakarta. (*)

Baca Juga:

AHY Sebut Deklarasi Bersama Koalisi Perubahan Sebuah Keniscayaan

#Koalisi Pilpres #Golkar #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #PAN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Pemda dan pelaku UMKM terus bersinergi untuk memanfaatkan animo masyarakat yang tinggi menjelang final Piala Dunia 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan