Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Profil Partai

Partai Kebangkitan Nusantara, Kendaraan Politik Loyalis Anas Urbaningrum

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 18 Januari 2023
 Partai Kebangkitan Nusantara, Kendaraan Politik Loyalis Anas Urbaningrum

Ketua Umum PKN, Gede Pasek Suardika berselfie bersama kader PKN di sela-sela Rakernas I PKN. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menjadi salah satu partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan nomor urut sembilan.

PKN berdiri pada 28 Oktober 2021 atau bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Partai ini telah berbadan hukum, setelah keluarnya Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM RI Pada tanggal 7 Januari 2022, setelah melakukan proses pendaftaran dan verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Baca Juga

PKN Targetkan Lolos ke Parlemen

PKN yang dikomandoi eks politisi Demokrat, I Gede Pasek Suardika ini telah membentuk 34 pengurus provinsi. Mereka dinamakan Pimpinan Daerah (Pimda) dan 501 Kab/Kota yang disebut dengan istilah Pimpinan Cabang (Pimcab).

PKN menjadi partai yang dibangun atas konsepsi gotong royong dan kebersamaan atas kesamaan visi dari berbagai individu dengan berbagai latar belakang. Tidak hanya politisi, tetapi juga berbagai pakar yang kompeten dibidangnya

Gede Pasek mengatakan, PKN didirikan oleh sejumlah loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika di Jakarta, Selasa (2/8/2022). ANTARA/Boyke Ledy Watra
Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika di Jakarta, Selasa (2/8/2022). ANTARA/Boyke Ledy Watra

Anas saat ini tengah menjalani masa hukuman penjara selama delapan tahun terkait kasus korupsi atas kasus pemberian (gratifikasi) terkait korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta kasus pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.

Pasek menyebutkan, loyalis Anas yang menjadi bagian PKN antara lain mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir dan eks pengurus Demokrat Ian Zulfikar, aktivis HMI Asral Hardi.

Lalu ada juga eks wartawan dan fotografer Bobby Triadi, serta Sri Mulyono yang kini menjabat sekretaris jenderal PKN. Pasek mengatakan, Anas telah merestui pendirian PKN.

"Sekarang beliau mendoakan dan merestuilah posisinya," ujar Pasek.

Baca Juga

PKN Cuma Targetkan Lolos PT

Pasek sempat berbicara soal kans Anas bergabung dengan partai ini. Akan tetapi, ia belum bisa memastikan hal itu 100 persen.

"Begitu selesai, maka semakin ringan tugas saya karena sudah saatnya beliau kembali," ucap Pasek.

Soal target, ia menyebut, partainya merupakan parpol baru yang hanya ingin meramaikan gelaran Pemilu 2024. Oleh karenanya, Pasek meminta seluruh pihak tak khawatir dengan kehadiran partainya, apalagi mengganggu PKN.

Memang, kata Pasek, PKN merupakan partai paling muda di antara partai-partai politik lainnya. Usianya baru menginjak satu tahun.

"Kami hanya ingin hadir di tahun pertama ini untuk meramaikan demokrasi, jadi tidak usah khawatir," ujar Pasek.

Kendati demikian, Pasek senang partainya mendapatkan nomor urut sembilan untuk Pemilu 2024. Dengan nomor urut tersebut, PKN ingin kembali mengukir sejarah dan membangkitkan kejayaan Tanah Air.

"Kami ingin membangkitkan kejayaan nusantara yang sudah pernah jaya pada zaman dulu, untuk bisa jaya kembali di masa depan," kata Pasek.

Pasek pun berharap, ke depan seluruh partai politik dapat berkolaborasi menciptakan Pemilu 2024 yang damai.

"Mudah-mudahan dalam kondisi berikutnya kita tetap menjaga persahabatan dan kebersamaan," jelas pria asal Bali ini.

Adapun hari pemungutan suara Pemilu 2024 akan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024.

Sejumlah pemilihan yang akan diselenggarakan yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Tahapan pemilu sendiri sudah dimulai sejak pertengahan Juni 2022 dan hingga kini terus berjalan. (Knu)

Baca Juga

KPU Sebut Dokumen Pendaftaran PKN Lengkap

#Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Bagikan