Partai Golkar Sebar 1.160 Bacaleg ke Daerah Pemilihan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 November 2022
Partai Golkar Sebar 1.160 Bacaleg ke Daerah Pemilihan

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar melepas ribuan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Golkar ke daerah pemilihan (dapil).

Hal ini ditandai dengan menyerahkan surat perintah penugasan fungsionaris oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca Juga:

Wapres Ingatkan Pemilu 2024 Tidak Koyak Persatuan

"Partai Golkar adalah partai pertama yang sudah calegnya lengkap 1.160," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (23/11).

Ia mengatakan, bila dipersentasekan 1.160 Bacaleg tersebut, sama dengan 200 persen dari kursi DPR RI. Adapun Partai Golkar, menargetkan 115 kursi DPR RI atau 20 persen dari total 590 kursi DPR RI.

"Seluruh jajaran Partai Golkar mulai dari pusat, tingkat provinsi, kabupaten/kota, persiapan seluruh fungsionaris kita sudah siap untuk menghadapi Pemilu 2024," ujarnya.

Airlangga mengatakan, menjadi tugas dari para fungsionaris Partai Golkar untuk mengejar target tersebut.

"Hari ini Partai Golkar sudah siap melakukan sosialisasi dan para fungsionaris yang 200 persen ini akan dievaluasi setiap bulan dan evaluasi di enam bulan sesudah bekerja," ucapnya.

Selain bekerja untuk target kemenangan Partai Golkar meraih 20 persen kursi DPR RI, Airlangga berharap para fungsionaris Partai Golkar tersebut dapat bekerja pula untuk kemenangan partainya di Pilpres maupun Pileg 2024.

Ia mengatakan, kemenangan partainya di Pemilu 2024 mendatang harus diraih untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar.

"Momentum hari ini adalah momentum 20 tahunan dan masa 20 tahun ini di 2024 saya jamin tidak akan kembali, ini kesempatan kita untuk merebut kembali. Kalau kita tidak rebut di 2024 maka 2029 ceritanya berbeda," tuturnya. (*)

Baca Juga:

Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

#Pemilu #Partai Golkar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Bagikan