Partai Golkar Lakukan Persiapan Tempur Pemilu 2024 di Sulsel

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 07 November 2022
Partai Golkar Lakukan Persiapan Tempur Pemilu 2024 di Sulsel

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar H Lodewijk Frederich Paulus. (Foto: Panpel)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar gelar rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 Partai Golkar Sulawesi Selatan, di Makassar, Minggu (6/11).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk Frederich Paulus meminta semua kader Golkar bersatu memenangkan Airlangga Hartarto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan Taufan Pawe pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.

Baca Juga:

KIB Masih Berharap Koalisi Bertambah

Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, saat ini waktu sudah terbatas. Tujuan konsolidasi ini untuk mengevaluasi dan merapatkan barisan untuk persiapan pertempuran pada Pemilu 2024.

"Kemenangan ini bisa kita capai kalau kita solid dan berjuang memenangkan Partai Golkar, memenangkan Bapak Airlangga Hartarto, memenangkan pileg, dan memenangkan Bapak Taufan Pawe yang akan ikut pilkada nanti," ujar Lodewijk.

Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe (TP) meminta, kader Golkar Sulsel untuk tetap solid dan menjaga militansinya dalam memenangkan Pemilu 2024, terutama mengantarkan Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi Presiden Indonesia.

"Kita telah menanti 20 tahun lamanya. Inilah momen yang tepat. Seluruh kader dan simpatisan 24 pengurus untuk terus bekerja tanpa mengenal lelah untuk kemenangan Partai Golkar," ujar Taufan Pawe. (*)

Baca Juga:

Zulkifli Hasan Akui Banyak Pihak Nilai KIB Hanya Akan Seumur Jagung

#Pemilu #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan