KIB Masih Berharap Koalisi Bertambah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 07 November 2022
KIB Masih Berharap Koalisi Bertambah

Pertemuan konsolidasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di hotel Dalton Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (6/11/2022). ANTARA/Darwin Fatir.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menghadiri pertemuan konsolidasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di hotel Dalton Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (6/11).

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menegaskan, masih menunggu partai politik lain untuk bergabung. Sehingga KIB semakin kuat dan mantap untuk ikut dalam pertarungan Pemilu 2024.

Baca Juga:

Zulkifli Hasan Akui Banyak Pihak Nilai KIB Hanya Akan Seumur Jagung

"Kita masih menunggu ada beberapa partai yang akan gabung. Jadinya, kita akan umumkan, jadinya KIB plus-plus," kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (6/11).

Zulhas menjelaskan, calon presiden dan calon wakil presiden pilihan KIB diyakini pasti akan menang. Asalkan, bekerja keras dengan serius, cerdas, dan ikhlas dalam mengusung capres-cawapres pilihan KIB.

"Siapa kah jagoan yang kita perjuangkan? Itu akan ditulis di buku KIB di bab berikutnya," papar dia.

Menteri Perdagangan ini menjelaskan, KIB akan berjuang dalam kampanye usai menentukan jagoan pilihan mereka untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Setelah itu, kata ia, barulah KIB merealisasikan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN).

"Merealisasikan program PATEN untuk 10 tahun ke depan. Dan semoga saja KIB bukan hanya sampai 10 tahun ke depan, karena pasti akan ada buku yang spektakuler dan menarik lagi," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Dilema PPP Jelang Pemilu 2024, Pilih Ganjar, Anies atau Kader KIB

#Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan