KIB Masih Berharap Koalisi Bertambah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 07 November 2022
KIB Masih Berharap Koalisi Bertambah

Pertemuan konsolidasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di hotel Dalton Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (6/11/2022). ANTARA/Darwin Fatir.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menghadiri pertemuan konsolidasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di hotel Dalton Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (6/11).

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menegaskan, masih menunggu partai politik lain untuk bergabung. Sehingga KIB semakin kuat dan mantap untuk ikut dalam pertarungan Pemilu 2024.

Baca Juga:

Zulkifli Hasan Akui Banyak Pihak Nilai KIB Hanya Akan Seumur Jagung

"Kita masih menunggu ada beberapa partai yang akan gabung. Jadinya, kita akan umumkan, jadinya KIB plus-plus," kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (6/11).

Zulhas menjelaskan, calon presiden dan calon wakil presiden pilihan KIB diyakini pasti akan menang. Asalkan, bekerja keras dengan serius, cerdas, dan ikhlas dalam mengusung capres-cawapres pilihan KIB.

"Siapa kah jagoan yang kita perjuangkan? Itu akan ditulis di buku KIB di bab berikutnya," papar dia.

Menteri Perdagangan ini menjelaskan, KIB akan berjuang dalam kampanye usai menentukan jagoan pilihan mereka untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Setelah itu, kata ia, barulah KIB merealisasikan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN).

"Merealisasikan program PATEN untuk 10 tahun ke depan. Dan semoga saja KIB bukan hanya sampai 10 tahun ke depan, karena pasti akan ada buku yang spektakuler dan menarik lagi," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Dilema PPP Jelang Pemilu 2024, Pilih Ganjar, Anies atau Kader KIB

#Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan