Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (3/8).
Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana mengatakan, pihaknya hanya menargetkan sebanyak 23 kursi DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga
"Target kami antara 21 hingga 23 kursi di DPR RI pada Pemilu 2024," kata Ridha kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta.
Ridha menjelaskan, proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada kali ini sudah lebih baik dari pesta demokrasi sebelumnya.
"Pengalaman kami 2019 kami mengalami proses yang sama, kali ini jauh lebih ringan, mungkin karena kami sudah ada pengalaman," ujarnya.
KPU, kata dia, sebagai penyelenggara pemilu telah memfasilitasi parpol calon peserta pemilu dengan baik. Sistem yang dibuat oleh KPU, lanjut Ridha, lebih baik dari pemilu sebelumnya.
"Kedua PKPU (Peraturan KPU) yang kami terima memang jauh lebih memudahkan secara administrasi. Dulu kami hadir membawa banyak kontainer berkas dan sekarang signifikan perbedaannya," ujarnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Ridha mengungkapkan pihaknya telah melengkapi data keanggotaan yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.
"Keanggotaan kami telah melengkapi yang diamanakan KPU seleuruh kabupaten/kota, dan memang ada bbrp titik kritis dialami parpol, karena kadang penyebaran keanggotaan kurang tepat dan terjadi penumpukan di kecamatan/kelurahan," ujarnya.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebelumnya menjelaskan, proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 terdapat tiga kategorisasi, yakni parpol peserta Pemilu 2019 yang lolos parliamentary threshold (PT), partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT dan partai baru.
Adapun pada kategori satu yakni partai politik peserta Pemilu 2019 yang punya kursi di DPR RI, harus mendaftar dan dilakukan verifikasi administrasi.
Sementara pada kategori dua dan tiga, yakni partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak punya kursi DPR RI dan partai baru, harus mendaftar untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. (Pon)
Baca Juga
