Partai Demokrat Pertahankan Koalisi Dengan Anies

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Desember 2022
Partai Demokrat Pertahankan Koalisi Dengan Anies

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat menargetkan dapat kembali duduk di pemerintahan, baik sebagai capres/cawapres atau mendapatkan kursi menteri.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pihaknya tetap menjalin dan mempertahankan koalisi perubahan dengan Partai NasDem dan PKS pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

Respons Waketum Perindo soal Usulan Prabowo jadi Cawapres Anies

"Saya ingin menyampaikan bahwa kami ingin meyakinkan bahwa poros atau koalisi perubahan tetap terus dilakukan dengan NasDem dan PKS sehingga bisa menambah semangat bagi masyarakat yang ingin merasakan perubahan," katanya di Kupang, Rabu (8/12) sore.

AHY enggan berkomentar lebih jauh soal posisi dirinya pada Pemilu 2024 apakah menjadi capres atau cawapres jika Anies Baswedan resmi jadi capres.

Saat ini, kata ia, masih terus dibicarakan secara intensif baik dengan NasDem dan PKS. Koalisi perubahan itu tidak hanya hadir untuk mengikuti Pemilu 2024 tetapi ingin memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

"Kami berterima kasih kepada sejumlah partai yang telah memberikan tawaran-tawaran dan kami selalu menjalin hubungan yang baik tersebut. Tetapi kami (AHY dan Anies.) selama ini selalu berkomunikasi dengan baik untuk mewujudkan suatu perubahan,"katanya.

Baca Juga:

Giliran PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan Usung Anies Baswedan

#Pemilu 2024 #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Bagikan