Partai Besutan Yusril Sowan ke Rumah Anies, Bahas Pilpres 2024?

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 19 Januari 2022
Partai Besutan Yusril Sowan ke Rumah Anies, Bahas Pilpres 2024?

Rombongan PBB saat bersilaturahmi ke rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (19/1). Foto: Twitter/@Afriansyah_Noor

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rombongan DPP Partai Bulan Bintang (PBB) bersilaturahmi ke rumah pribadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (19/1).

Rombongan terdiri dari Sekjen PBB Afriansyah Noor, Waketum Norman Zainal, Wasekjen Azanil Kelana, Ketua DPP PBB Aji Martono, Ketua DPW PBB DKI Ical Syamsudin, dan petinggi PBB lainnya.

Baca Juga

Anies Diminta Fokus Tangani Omicron, PSI: Kasus Turun, Elektabilitas Pasti Naik

Ketua DPW PBB DKI Ical Syamsudin mengatakan, silaturahmi ini sebagai kesinambungan antara PBB dan Gubernur Anies. Selain itu, kunjungan tersebut sudah diagendakan sejak lama dan baru bisa direalisasikan sekarang ini.

“Agenda pertemuan ini sebenarnya sudah lama, karena ada kesibukan dari kami dan Pak Anies, jadi baru diwujudkan sekarang,” kata Ical dalam keterangan tertulisnya.

Ical menambahkan, silaturahmi tersebut tidak ada kaitannya dukungan PBB terhadap Anies Baswedan di Pemilu 2024. Namun, lanjutnya, PBB pernah mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017.

Baca Juga

Anies Posting 'Suara Sumbang', Giring PSI Tulis 'Oktober Bakal Ada yang Tumbang'

Menurutnya, saat ini partai besutan Yusril Ihza Mahendra masih fokus terhadap verifikasi faktual dan administrasi sebagai syarat untuk jadi peserta Pemilu.

“Saat ini belum (dukung ke Anies), kami fokus di verfikasi faktual dulu. Tapi di dalam dunia politik hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Kita lihat saja ke depannya seperti apa,” ujarnya.

Namun, kata Ical, PBB masih mendukung program-program Pemprov DKI. Seperti kenaikan UMP, penanganan banjir, percepatan vaksinasi, dan program lainnya. (Asp)

Baca Juga

Kriteria Sosok Pj Gubernur Pengganti Anies Harapan DPRD

#Partai Bulan Bintang #Anies Baswedan #Pemilu #Pilpres #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan