Anies Diminta Fokus Tangani Omicron, PSI: Kasus Turun, Elektabilitas Pasti Naik

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 19 Januari 2022
Anies Diminta Fokus Tangani Omicron, PSI: Kasus Turun, Elektabilitas Pasti Naik

Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyebaran kasus COVID-19 varian Omicron di lingkungan sekolah selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) sudah semakin mengkhawatirkan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun diminta untuk segera ambil tindakan tegas dan cepat serta koordinasi dengan pemerintah pusat guna melakukan penanganan kasus Omicron di dunia pendidikan.

Baca Juga

Pemkot Cirebon Siapkan Strategi Hadapi Penyebaran Omicron

"Kita ini tempat pertemuan semua dari berbagai daerah penyangga, orang datang ke Jakarta. Populasi kita lebih padat, maka kewaspadaan pun harus lebih tinggi," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana di Jakarta, Rabu (19/1).

Menurutnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tingginya kasus Omicron di Jakarta ini sangat bahaya. Terlebih saat ini banyak siswa dan pengajar yang dilaporkan positif COVID-19.

"PTM seratus persen, tatap muka tanpa prokes yang ketat. Selain itu, tentunya faktor eksternal juga berpengaruh, yang mana ini butuh keterlibatan semua pihak, keterlibatan orang tua dan masyarakat," paparnya.

Maka dari itu, kata dia, pelaksanaan PTM di tengah naiknya Omicron di ibu kota ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

"Kita tentu ingin PTM kembali terlaksana, namun pengawasan prokes harus berjalan lebih baik," paparnya.

Baca Juga

Kasus Omicron Indonesia Paling Banyak 'Diimpor' dari Arab Saudi

William mengingatkan Anies untuk kembali fokus pada penanganan pandemi. Menurutnya, penanganan COVID-19 akan jadi penentuan langkah politik Anies selanjutnya.

"Pak Gubernur, kami paham Bapak butuh monumen, JIS dan Formula E. Namun yang terpenting, penanganan ini baik. Omicron turun, elektabilitas Bapak pasti naik," ungkapnya.

Oleh karena itu, penanganan kasus COVID-19 ini harus menjadi perhatian penting Pemprov DKI untuk menaikan elektabilitas Anies.

"Menurut kami, ini kunci langkah Pak Gubernur selanjutnya. Kami harap tugas utama tidak lupa. Tugas Gubernur bukan hanya bangun stadion, sirkuit, dan sumur, yang jauh lebih penting melindungi segenap keselamatan warga. Kami harap, sekali lagi, fokus," tutup William. (Asp)

Baca Juga

Kasus Omicron di DKI Merangkak Naik, Ganjil Genap Diminta Ditiadakan

#DPRD DKI Jakarta #PSI #Omicron #Kasus COVID-19 #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan