Partai Besutan Amien Rais dan Said Iqbal Bersiap Daftar ke KPU

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 11 Agustus 2022
Partai Besutan Amien Rais dan Said Iqbal Bersiap Daftar ke KPU

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat ditemui dalam demonstrasi di depan gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/5/2022). (ANTARA/Walda)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah partai politik bersiap melakukan pendaftaran peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

Komisioner Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik menyebut, pada hari ini ada satu partai yang melakukan pendaftaran, yakni Partai Kedaulatan Rakyat.

Baca Juga

Airlangga Sebut Kehadiran 3 Parpol KIB di KPU Tunjukkan Soliditas Menuju Pemilu 2024

"Sudah konfirmasi daftar dan datang pukul 14.00 WIB," ujar dia, Kamis (11/8).

Kemudian, lanjut Idham, pada Jumat (12/8), ada tujuh partai politik yang telah mengajukan agenda pendaftaran.

Ketujuh parpol itu, yakni Partai Berkarya, Partai Bhinneka Indonesia (PBI), Partai Buruh, dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo). Lalu, Partai Republik, Partai Ummat, dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu.

Anggota KPU, Idham Holikn (kemeja biru). ANTARA/Boyke L Watra
Anggota KPU, Idham Holikn (kemeja biru). ANTARA/Boyke L Watra

Partai Ummat merupakan partai yang dipelopori oleh politkus senior Amien Rais. Sedangkan, Partai Buruh dikomandoi Said Iqbal.

Sementara itu, satu parpol, yakni Partai Republik Satu, akan mendaftar pada Sabtu (13/8). Kemudian, pada Minggu (14/8), Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB) akan mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024.

KPU mengimbau parpol untuk segera mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 sebelum masa pendaftaran berakhir pada Minggu (14/8) pukul 23.59 WIB.

Baca Juga

3 Ketum Parpol Koalisi Jokowi Bakal Datangi KPU Hari Ini

Idham Holik tak memungkiri potensi penumpukan di hari terakhir pendaftaran. KPU sudah memiliki divisi untuk menangani hal tersebut. Idham mengatakan divisi tersebut akan berkomunikasi dengan pihak parpol yang belum mendaftar.

"Dalam rangka mengantisipasi adanya penumpukan antrean pendaftaran pada hari terakhir, kami melalui helpdesk setiap hari berkomunikasi kepada partai politik," kata Idham.

KPU mencatat 42 parpol memiliki akun Sipol. 22 parpol telah mendaftar ke KPU, 10 lainnya mengonfirmasi akan mendaftar, dan 10 parpol belum mengajukan waktu pendaftaran.

Sementara itu, berkas 17 dari 22 parpol yang mendaftar telah dinyatakan lengkap.

Yaitu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Kemudian, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda, dan Partai Demokrat.

Lalu, Partai Gelora, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sedangkan, lima parpol dinyatakan belum lengkap dokumennya, yaitu Partai Prima, Partai Pandai, Partai Reformasi, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI), dan Partai Republikku. (Knu)

Baca Juga

Marching Band hingga Reog Iringi Rombongan 3 Parpol KIB ke KPU

#Komisi Pemilihan Umum #KPU #Tahapan Pemilu #Jadwal Pemilu #Partai Ummat #Partai Buruh
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.
Frengky Aruan - Minggu, 04 Januari 2026
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Sembilan partai yang telah bergabung adalah Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Bagikan