Partai Berkarya Targetkan Dapat Kursi di DPRD DKI pada Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 18 April 2021
Partai Berkarya Targetkan Dapat Kursi di DPRD DKI pada Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono. Foto: DPP Partai Berkarya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono, menargetkan kadernya mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada Pemilu 2024.

Terkhusus untuk para kader yang dipimpin Ketua Partai Berkarya Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) DKI Jakarta, Tony Hasibuan.

Pasalnya, tahun 2024 merupakan momentum pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Jadi, kami ada persiapan tiga tahun. Persiapan untuk pemilu, pilpres, dan pilkada 2024," kata Muchdi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (18/4)

Alumnus Akademi Militer 1970 ini meminta satu fraksi ada di DPRD DKI Jakarta. Jika sukses, kemungkinan Partai Berkarya bisa menyalonkan untuk gubernur DKI Jakarta yang akan datang.

Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi PR. Foto: Humas Partai Berkarya

Tony Hasibuan yang baru saja dilantik sebagai Ketua Partai Berkarya DPW DKI Jakarta diharapkan bisa memenuhi target dari DPP Partai Berkarya. Kami optimistis target itu bisa dipenuhi.

"Apa yang saya tugaskan kepada ketua DPW DKI Jakarta bisa sesuai dengan harapan kami dari Partai Berkarya," lanjut dia.

Perlu diketahui, Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi PR sempat kalah dengan Ketua Umum Partai Berkarya versi Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Tommy Soeharto mengalahkan Muchdi PR saat memperebutkan kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Berkarya pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

PTUN Jakarta mencabut Surat Keputusan (SK) Kemenkum HAM lalu menyatakan Muchdi PR sebagai Ketum Partai Berkarya dalam putusan tersebut.

Namun, Tommy Soeharto tidak terima kemudian menggugat ke PTUN Jakarta pada 2020.

Alhasil, PTUN Jakarta pun mencabut SK Kemenkum HAM tersebut dan memutuskan Tomy Soeharto sebagai Ketum Partai Berkarya.

"Namanya sengketa di PTUN kan kami kalah dengan kepengurusan yang lama," kata Muchdi PR.

"Tapi sekarang kami ajukan banding. Kalah itu biasa. Apalagi bagi saya sebagai mantan prajurit, kekalahan itu kemenangan yang tertunda," ujarnya. (Knu)

#Pemilu #Partai Berkarya #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan