Partai Berkarya Targetkan Dapat Kursi di DPRD DKI pada Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 18 April 2021
Partai Berkarya Targetkan Dapat Kursi di DPRD DKI pada Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono. Foto: DPP Partai Berkarya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono, menargetkan kadernya mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada Pemilu 2024.

Terkhusus untuk para kader yang dipimpin Ketua Partai Berkarya Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) DKI Jakarta, Tony Hasibuan.

Pasalnya, tahun 2024 merupakan momentum pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Jadi, kami ada persiapan tiga tahun. Persiapan untuk pemilu, pilpres, dan pilkada 2024," kata Muchdi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (18/4)

Alumnus Akademi Militer 1970 ini meminta satu fraksi ada di DPRD DKI Jakarta. Jika sukses, kemungkinan Partai Berkarya bisa menyalonkan untuk gubernur DKI Jakarta yang akan datang.

Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi PR. Foto: Humas Partai Berkarya

Tony Hasibuan yang baru saja dilantik sebagai Ketua Partai Berkarya DPW DKI Jakarta diharapkan bisa memenuhi target dari DPP Partai Berkarya. Kami optimistis target itu bisa dipenuhi.

"Apa yang saya tugaskan kepada ketua DPW DKI Jakarta bisa sesuai dengan harapan kami dari Partai Berkarya," lanjut dia.

Perlu diketahui, Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi PR sempat kalah dengan Ketua Umum Partai Berkarya versi Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Tommy Soeharto mengalahkan Muchdi PR saat memperebutkan kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Berkarya pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

PTUN Jakarta mencabut Surat Keputusan (SK) Kemenkum HAM lalu menyatakan Muchdi PR sebagai Ketum Partai Berkarya dalam putusan tersebut.

Namun, Tommy Soeharto tidak terima kemudian menggugat ke PTUN Jakarta pada 2020.

Alhasil, PTUN Jakarta pun mencabut SK Kemenkum HAM tersebut dan memutuskan Tomy Soeharto sebagai Ketum Partai Berkarya.

"Namanya sengketa di PTUN kan kami kalah dengan kepengurusan yang lama," kata Muchdi PR.

"Tapi sekarang kami ajukan banding. Kalah itu biasa. Apalagi bagi saya sebagai mantan prajurit, kekalahan itu kemenangan yang tertunda," ujarnya. (Knu)

#Pemilu #Partai Berkarya #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Bagikan