Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Partai Berkarya Targetkan Dapat Kursi di DPRD DKI pada Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 18 April 2021
Partai Berkarya Targetkan Dapat Kursi di DPRD DKI pada Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono. Foto: DPP Partai Berkarya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono, menargetkan kadernya mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada Pemilu 2024.

Terkhusus untuk para kader yang dipimpin Ketua Partai Berkarya Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) DKI Jakarta, Tony Hasibuan.

Pasalnya, tahun 2024 merupakan momentum pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Jadi, kami ada persiapan tiga tahun. Persiapan untuk pemilu, pilpres, dan pilkada 2024," kata Muchdi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (18/4)

Alumnus Akademi Militer 1970 ini meminta satu fraksi ada di DPRD DKI Jakarta. Jika sukses, kemungkinan Partai Berkarya bisa menyalonkan untuk gubernur DKI Jakarta yang akan datang.

Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi PR. Foto: Humas Partai Berkarya

Tony Hasibuan yang baru saja dilantik sebagai Ketua Partai Berkarya DPW DKI Jakarta diharapkan bisa memenuhi target dari DPP Partai Berkarya. Kami optimistis target itu bisa dipenuhi.

"Apa yang saya tugaskan kepada ketua DPW DKI Jakarta bisa sesuai dengan harapan kami dari Partai Berkarya," lanjut dia.

Perlu diketahui, Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi PR sempat kalah dengan Ketua Umum Partai Berkarya versi Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Tommy Soeharto mengalahkan Muchdi PR saat memperebutkan kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Berkarya pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

PTUN Jakarta mencabut Surat Keputusan (SK) Kemenkum HAM lalu menyatakan Muchdi PR sebagai Ketum Partai Berkarya dalam putusan tersebut.

Namun, Tommy Soeharto tidak terima kemudian menggugat ke PTUN Jakarta pada 2020.

Alhasil, PTUN Jakarta pun mencabut SK Kemenkum HAM tersebut dan memutuskan Tomy Soeharto sebagai Ketum Partai Berkarya.

"Namanya sengketa di PTUN kan kami kalah dengan kepengurusan yang lama," kata Muchdi PR.

"Tapi sekarang kami ajukan banding. Kalah itu biasa. Apalagi bagi saya sebagai mantan prajurit, kekalahan itu kemenangan yang tertunda," ujarnya. (Knu)

#Pemilu #Partai Berkarya #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan