Luhung Sapto
MerahPutih.Com - Panitia Khusus Hak Angket tentang Tugas dan Wewenang KPK akan mengunjungi tempat yang diduga sebagai lokasi 'safe house' saksi KPK.
"Kami akan melihat lokasi untuk pendalaman terkait data yang sudah dimiliki Pansus seperti yang disampaikan Niko, benar atau tidak ada rumah tersebut. Jangan-jangan bohong," kata Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (11/8).
Pansus ingin melihat bentuk dan kondisi fisik rumah tersebut seperti apa dan akan menjadi analisis dalam membuat rekomendasi dari sisi perundang-undangan terkait rumah yang digunakan untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi.
Menurut dia apakah rumah itu digunakan untuk keperluan pemeriksaan dan kalau benar, mengapa tidak dilakukan di kantor KPK saja dan kalau digunakan sebagai tempat melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) harus ada dasar hukumnya.
"Kita tahu ada kerjasama antara KPK dengan LPSK, apakah LPSK pernah menetapkan itu sebagai bagian yang juga menjadi kewenangan KPK untuk melakukan itu sehingga perlu kami dalami. Tapi yang terpenting hari ini kita ingin lihat bener rumah itu ada atau tidak," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan kunjungan ke lokasi tersebut bukan hanya sekedar menguji keterangan saksi kasus suap Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa, namun mengembangkan lebih jauh keterkaitannya dengan konsekuensi adanya rumah tersebut.
Menurut dia dalam hal ini Pansus akan realistis yaitu apakah rumah yang diduga sebagai lokasi 'safe house' para saksi KPK itu ada atau tidak.
Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya mendapat sejumlah informasi soal tindakan tidak sesuai prosedur yang dilakukan KPK.
Salah satunya menurut dia Pansus mendapatkan informasi bahwa penyidik KPK memiliki dua 'safe house' yang digunakan untuk mengondisikan saksi palsu untuk suatu perkara, di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Depok, Jawa Barat.
Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah menanggapi pernyataan Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu yang mengatakan KPK memiliki rumah sekap untuk mengondisikan saksi palsu.
"Sayang sekali ada yang tidak bisa membedakan antara 'safe house' untuk kebutuhan perlindungan saksi, dengan rumah sekap," ujar Febri.
Menurut dia, seharusnya sebagai anggota DPR, yang bersangkutan dapat membedakan kedua hal tersebut. (*)
Sumber: ANTARA
