Pansus Angket KPK Sambangi Mabes, Kapolri: Kami Siap Bila Dibutuhkan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 12 Juli 2017
Pansus Angket KPK Sambangi Mabes, Kapolri: Kami Siap Bila Dibutuhkan

Pertemuan Pansus Angket KPK dengan Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/7). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan akan memberikan pengamanan maksimal sehubungan digulirkannya angket KPK.

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban Polri mengamankan rangkaian kegiatan hak angket KPK oleh DPR.

"Berkaitan dengan tugas kepolisian seperti memberikan pengamanan, apalagi terjadi aksi anarkis, itu sudah kewajiban untuk Polri selama mengamankan Pansus Angket," kata Kapolri usai menggelar pertemuan tertutup dengan Pansus Hak Angket KPK di Mabes Polri, Rabu (12/7).

Bagi Polri, kata Tito, hak angket merupakan wewenang anggota DPR yang diatur dalam UU. Oleh sebab itu harus dihormati.

"Bagi Polri harus hormati UU. Apabila diperlukan kita siap. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas Polri terkait pengamanan pansus KPK," terangnya.

Ia menambahkan, pengamanan tidak hanya akan diberikan bagi Pansus KPK. Selain itu, saksi juga akan dilindungi. "Saksi juga akan dilindungi, karena itu hak mereka apalagi saksi dipanggil DPR," tandasnya.

Siang tadi, Pansus Angket KPK mendatangi Mabes Polri guna menggelar pertemuan.

Tampak hadir dalam rapat tertutup itu di antaranya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar dan disertai sejumlah anggota DPR seperti Muhammad Misbakhun, Dossy Iskandar, Syahroni dan Masinton Pasaribu. (Fdi)

Baca juga berita lain tentang hak angket KPK dalam artikel: Ketemu Kapolri, Pansus Angket KPK Minta Dukungan

#Polri #Tito Karnavian #Hak Angket #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Bagikan