Panlih Pertimbangkan Pemilihan Wagub DKI Secara Online, Tapi...

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 29 Maret 2020
Panlih Pertimbangkan Pemilihan Wagub DKI Secara Online, Tapi...

Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah. Foto: DPRD DKI Jakarta

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah mempertimbangkan pemilihan wagub dilakukan secara online.

Pasalnya, ada larangan tidak boleh mengadakan pertemuan dalam jumlah besar untuk antisipasi COVID-19. Namun, pemilihan online tersebut terganjal tata tertib yang mengharuskan adanya kehadiran anggota DPRD DKI Jakarta saat pemilihan.

Baca Juga

Pemilihan Wagub DKI Diminta Libatkan Lembaga Penegak Hukum

"Harus paripurna terus ada verifikasi kehadiran absensi," ucap Farazandi kepada wartawan, Sabtu (28/3).

Ia menyebutkan, saat ini anggota Panlih sedang berkoordinasi apakah pemilihan bisa dilakukan secara online. Jika setuju, maka hal tersebut akan diajukan ke badan musyawarah untuk dirapatkan kembali.

"Kami sedang berkonsultasi dulu masalah tatib apakah mungkin ada diskresi atau pun inovasi yang bisa dilakukan," kata dia.

Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah
Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah

Penggunaan teleconference dianggap bisa memangkas durasi pelaksanaan rapat paripurna. Mengingat, protokol dari Dinas Kesehatan DKI penyelenggaraan rapat tak boleh lebih dari dua jam. Oleh karena itu beberapa hal perlu disederhanakan demi menghemat waktu.

Baca Juga

Panlih Ngotot Gelar Pemilihan Wagub DKI, PDIP: Jangan Korbankan Orang Banyak

"Kami hanya punya waktu segitu, jadi kami mengusulkan cara itu untuk memaksimalkan rekomendasi tersebut, makanya beberapa rangkaian kami sederhanakan lagi," ucap dia.

Penggunaan video teleconference juga dilakukan untuk mengurangi aktivitas tatap muka dalam ruang rapat paripurna. Sehingga nantinya mekanisme dalam tahapan akhir itu tinggal sesi pembukaan, pencoblosan, penghitungan dan penetapan wagub terpilih.

"Durasinya kan hanya dua jam, kita terapkan pembukaan, pencoblosan, penghitungan, sampai penetapan Wagub," pungkas Farazandi.

Diketahui, rapat paripurna agenda pemilihan wagub DKI akan dilangsungkan pada 6 April 2020 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat. Tanggal pemilihan ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang berlangsung pada Kamis (26/3) kemarin.

Baca Juga

Di Tengah Wabah Virus Corona, DPRD Tetap Gelar Pemilihan Wagub DKI

Ada dua calon wakil gubernur DKI yang akan dipilih dalam paripurna nanti. Mereka adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra, dan Nurmansjah Lubis usungan PKS. (Knu)

#Wagub DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Bagikan