Panlih Pastikan 2 Cawagub DKI Lolos Persyaratan Administrasi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 17 Maret 2020
Panlih Pastikan 2 Cawagub DKI Lolos Persyaratan Administrasi

Panlih Wagub DKI Jakarta. Foto: @PSI_Jakarta

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta menyatakan bahwa dua kandidat cawagub telah memenuhi seluruh persyaratan dengan melampirkan seluruh dokumen administrasi sebagai calon.

Dua calon pengganti Sandiaga Uno itu yakni Ahmad Riza Patria yang berasal dari Partai Gerindra dan Nurmasnjah Lubis dari PKS.

Baca Juga

Pemilihan Wagub DKI Diminta Libatkan Lembaga Penegak Hukum

"Proses verifikasi dan penelitian ulang dari berkas revisi (Cawagub) sudah kita selesaikan. Alhamdulillah keduanya sudah kita nyatakan memenuhi persyaratan dokumen administrasi," kata Ketua Panlih Wagub DKI, Farazandi Fidinansyah di Jakarta, Senin (16/3) malam.

Panlih
Panlih Wagub DKI Jakarta. Foto: @PSI_Jakarta

Farazandi menjelaskan sebelumnya Ahmad Riza Patria masih kurang Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2019 dan Surat Keterangan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI, kini juga dinyatakan sudah lengkap.

"Dokumen administrasi dari bapak Riza Patria dari Gerindra, seluruhnya juga sudah memenuhi persyaratan," ungkap dia.

Baca Juga

DPRD: Warga Jakarta Bakal Punya Wagub Pertengahan Maret

Sedangkan Nurmansyah Lubis perlu melengkapi surat pernyataan kesediaan diangkat sebagai Wagub DKI yang ditandatangai diatas materai dan juga surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

"Hasil penelitian keabsahan dokumen dari Nurmansyah Lubis, saat ini 14 poin yang kita teliti sudah memenuhi syarat semua," jelasnya.

Dengan begitu, kata Farazandi, proses selanjutnya dua kandidat itu melakukan tahap wawancara oleh Panlih Wagub yang digelar pada Rabu (18/3) besok.

"Jadi, kedua Cawagub sudah lengkap semua, dan akan kita lanjutkan ke tahapan berikutnya yakni wawancara," tuturnya.

Baca Juga

PKB Tepis Klaim Beking Jagoan Gerindra Riza Patria di Pemilihan Wagub DKI

Farazandi menegaskan hingga saat ini seluruh jadwal tidak ada yang berubah sesuai kesepakatan awal, pada 23 Maret 2020 pencampaian visi misi Cawagub sekaligus Rapat Paripurna pemilihan. (Asp)

#Wagub DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan