Panitia Penyelenggara Laga Arema FC Vs Persebaya Diperiksa Polisi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 04 Oktober 2022
Panitia Penyelenggara Laga Arema FC Vs Persebaya Diperiksa Polisi

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat memberi keterangan di Polres Malang, Selasa (4-10-2022). ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri masih melakukan penyelidikan tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menewaskan 125 orang setelah laga Arema FC kontra Persebaya.

Polisi rencananya akan memeriksa panitia unsur penyelenggara pertandingan.

"Panpel (panitia pelaksana) dilakukan pemeriksaan," ungkap Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (4/10).

Baca Juga:

Panpel Arema Disanksi Seumur Hidup Tidak Boleh Beraktivitas di Lingkungan Sepak Bola

Menurut Dedi, pemeriksaan terhadap panpel pertandingan memang belum selesai.

"Apabila ada tambahan untuk panpel akan kita sampaikan besok, karena belum selesai kemarin," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Dedi juga menyampaikan tim investigasi Polri meminta keterangan dari sejumlah saksi dari pihak masyarakat terkait tragedi kemanusiaan ini.

"Besok juga ada beberapa saksi dari masyarakat juga yang akan dimintai keterangan terkait dengan masalah peristiwa yang ada di Kanjuruhan," jelasnya.

Dedi menegaskan, Polri bekerja mendalami tragedi Kanjuruhan berdasarkan fakta hukum.

Dia memastikan, pihaknya tidak berandai-andai terkait insiden tersebut.

"Bahwa tim investigasi yang dibentuk Pak Kapolri ini bekerja semua berdasarkan fakta hukum, kita tidak berandai-andai, keputusan semua berada di Bapak Kapolri," tutur dia.

Baca Juga:

Denda Ratusan Juta dan Laga di Luar Malang Jadi Hukuman untuk Arema

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Arema FC Abdul Haris mendapat hukuman berat.

Komisi Disiplin PSSI memberi sanksi larangan berkecimpung di sepak bola Indonesia seumur hidup.

Selain itu, Arema FC juga dijatuhi hukuman tak boleh menggelar pertandingan di kandang.

Tragedi Kanjuruhan terjadi selepas Arema FC vs Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10). Singo Edan kalah 2-3 dari Persebaya. Sontak, kekacauan terjadi setelah laga.

Karena tembakan gas air mata dari pihak kepolisian, situasi menjadi tak terkendali. Akibatnya ada korban jiwa sebanyak 125 orang. (Knu)

Baca Juga:

Presiden Arema FC Siap Tanggung Jawab dan Terima Sanksi

#Polri #Kerusuhan Massa
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Delpedro Marhaen dkk, Sidang Kasus Dugaan Penghasutan Tetap Lanjut
Majelis Hakim menolak penangguhan penahanan Delpedro Marhaen dkk. Sidang kasus dugaan penghasutan pun resmi dilanjutkan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Delpedro Marhaen dkk, Sidang Kasus Dugaan Penghasutan Tetap Lanjut
Indonesia
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Hal tersebut dinilai dapat memperpendek rentang kendali organisasi sekaligus memperkuat pengawasan internal di tubuh kepolisian. ?
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Martin menyoroti peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai garda terdepan penjaga marwah kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Komisi III DPR RI menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat reformasi. DPR juga mendorong penguatan reformasi kultural di tubuh Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Indonesia
RDPU Komisi III DPR, Pakar: Penempatan Polri di Bawah Presiden Sah Secara UUD
Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menegaskan penempatan Polri di bawah Presiden memiliki dasar konstitusional kuat dan tidak melanggar UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
RDPU Komisi III DPR, Pakar: Penempatan Polri di Bawah Presiden Sah Secara UUD
Berita Foto
Bareskrim Polri Rilis Kasus Akses Ilegal dan Pencucian Uang Judi Online di Jakarta
Konferensi pers terkait akses ilegal dan pencucian uang judi online di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 07 Januari 2026
Bareskrim Polri Rilis Kasus Akses Ilegal dan Pencucian Uang Judi Online di Jakarta
Bagikan