Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2020
Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Hari ini, genap satu tahun Presiden Joko Widodo yang berduet dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rakyat Indonesia. Enam tahun memerintah, setelah 5 tahun sebelumnya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi-Ma'ruf dihadapkan dengan berbagai persoalan.

Sudah hampir 8 bulan di satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, rakyat Indonesia dihadapkan pada pandemi COVID-19. Bukan hanya masalah kesehatan yang menjangkiti warga, tetapi masalah ekonomi dan sosial masyarakat juga sangat terpengaruh akibat pandemi ini.

Resesi ekonomi di depan mata, daya beli masyarakat yang menurun, pemutusan hubungan kerja yang terus berlangsung, penganguran, dan kemiskinan yang meningkat karena pandemi ini terus menghatui rakyat.

Baca Juga:

Catatan Hukum dan HAM Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, masyarakat berkemampuan ekonomi menengah ke bawah termasuk masyarakat rentan miskin, menjadi kelompok masyarakat atau lapisan sosial yang akan paling terdampak oleh resesi ekonomi. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok 40 persen terbawah akan sangat terdampak resesi.

Di bidang hukum, pelemahan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tetap menjadi sorotan publik. UU KPK ini sudah hampir satu tahun tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), yang diajukan masyarakat sipil dan mantan pimpinan KPK.

Ditambah, dengan UU Cipta Kerja yang merupakan usulan pemerintah dan sudah disahkan DPR menuai pro dan kontrak yang mengakibatkan unjuk rasa diberbagai wilayah di saat pandemi. UU ini dinilai berbagai ormas Islam, seperti MUI, Muhammadiyah dan NU bakal merugikan masa depan warga Indonesia.

"Sumber kegaduhan antara lain tak adanya naskah asli UU OBL yang telah ditandatangani DPR dan Pemerintah, aneka versi yang beredar semakin memperburuk suasana," ujar Waketum MUI Muhyiddin Junaidi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut tren kepuasan kinerja Jokowi cenderung stagnan. Tercatat persentase kepuasan kinerja Presiden Jokowi selama September tahun ini sebesar 68,3 persen.

Sejak Jokowi menjabat pada periode pertama, Indikator mencatat kepuasan terendah terhadap kinerja Jokowi terjadi pada Juni 2015, yakni sebesar 40,7 persen. Sementara, untuk persentase kepuasan tertinggi kinerja Jokowi sejak periode pertama, menurut data Indikator, yaitu pada September 2018 dengan angka 72,4 persen.

Jokowi
Presiden Jokowi dan para menteri. (Foto: setkab.go.id).

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit yaitu pandemi COVID-19 dan diharapkan dapat melaluinya dengan baik.

"Kalau kita semua paham apa yang kita hadapi maka saya yakin dan percaya kita bisa menyelesaikan dan menuntaskan masa-masa itu dengan baik," ujarnya.

Ia menilai, agar visi-misi Presiden bisa dijalankan dengan baik terutama saat menghadapi pandemi ini agar program pembangunan sudah berjalan cukup baik terus disinkronkan dan diselaraskan saja agar lebih harmonis.

"Hubungan kerja antar-menteri agar lebih bersinergi untuk melaksanakan visi-misi Presiden," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Massa Bakal Diarahkan ke Patung Kuda

#Jokowi #KH Ma'ruf Amin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka ni menegaskan pihaknya akan hadiri sidang asalkan surat panggilan diterima.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Indonesia
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Jaksa akan memanggil Jokowi dan Syarif di persidangan pada Kamis (5/11).
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Jaksa akan menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam sidang Roy Suryo pekan depan. Roy menyebut kehadiran mantan presiden itu telah lama dinantikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Bagikan