P Suryo R
DUA tahun belakangan menjadi periode paling menyakitkan dan menyulitkan semua orang di seluruh dunia. Bahkan untuk negara seperti Jepang, yang punya tingkat kewaspadaan bencana alam terbaik, tidak mampu membendung pandemi.
Mereka mungkin bisa mengendalikan laju persebaran virus. Namun mereka tidak mampu mengontrol efek samping dari yang ditimbulkan. Ada trauma mendalam yang dirasakan oleh masyarakat Jepang meski badai COVID-19 mulai mereda. Isolasi era pandemi meningkatnya xenofobia di Jepang.
Baca Juga:
Apa itu xenophobia? Xenophobia adalah ketidaksukaan atau ketakutan masyarakat setempat terhadap orang-orang dari negara lain atau yang dianggap asing. Ketakutan tersebut dampak dari negara-negara yang masih memiliki angka tinggi kasus COVID-19. Apalagi vaksinasi juga belum merata pada semua orang di beberapa negara.
Xenophobia terbentuk dari tidak irasional dan tidak masuk pada diri seseorang. Masyarakat tidak lagi memerangi virus COVID-19 melainkan melihat warga asing yang dianggap membawa virus. Meskipun faktanya mereka tidak positif COVID-19.
Muncul reaksi anti-asing menentang wacana '80 ribu orang China' dapat pindah ke Tokyo. Tidak hanya itu. Ada pula larangan kedatangan warga asing hingga kampanye menentang warga asing memilih. Serangkaian perkembangan di Jepang meningkatkan kekhawatiran baru tentang xenofobia di negara dengan tingkat ekonomi terbesar kedua di Asia.
Baca Juga:
Insiden tersebut memicu kekhawatiran bahwa interaksi Jepang dengan warga imigran memburuk mendekati tahun ketiga pandemi. Kondisi ini bila dibiarkan akan mengarah pada diskriminasi dan rasialisme.
Xenophobia tidak hanya datang dari masyarakat tetapi pemerintah setempat. Anggota parlemen di pinggiran kota Tokyo, Musashino, menolak RUU yang akan memungkinkan penduduk dari negara lain untuk memberikan suara pada isu apapun.
Akhir tahun 2021, pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida memprakarsai kontrol perbatasan baru yang melarang entri baru orang asing di tengah kekhawatiran tentang varian Omicron dari COVID-19. Larangan pemerintah terhadap kedatangan orang asing yang tidak memiliki status kependudukan didukung oleh hampir 90 persen responden dalam satu jajak pendapat media. (avia)
Baca Juga:
