Pandemi COVID-19, Penyelamatan Jiwa Manusia Harus Jadi Prioritas

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 07 April 2020
 Pandemi COVID-19, Penyelamatan Jiwa Manusia Harus Jadi Prioritas

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qordatullah (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qordatullah meminta pemerintah menjadikan penyelamatan jiwa manusia dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai prioritas utama.

Hal tersebut disampaikan Najib merespon hasil rapat Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjaminan Simpanan guna melakukan mitigasi dampak COVID-19.

Baca Juga:

Pengamat Pertanyakan Kewibawaan Presiden Jokowi Dalam Penanganan COVID-19

"Yang saya ingin sampaikan sebenernya dalam hal prioritas anggaran. dimana penanganan wabah dalam arti menyelamatkan jiwa manusia haruslah menjadi urutan pertama diatas segalanya," kata Najib kepada wartawan, Selasa, (7/4).

Politisi PAN Ahmad Najib minta pemerintah perhatikan nasib rakyat di tengah pandemi corona
Politisi PAN Ahmad Najib (Foto: antaranews)

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku hingga saat ini masih mendapat laporan dari lapangan tentang kelangkaan alat kesehatan.

"Ini harus segera di selesaikan denhan harga berapa pun," tegas Najib.

Ketua DPW PAN Jawa Barat ini juga meminta pemerintah dapat memastikan ketahanan pangan dalam menghadapi situasi terburuk akibat virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok tersebut.

"Tidak terjadi kekuranngan pangan di masyarakat. baru kemudian prioritas- prioritas lainya. Urusan kemanusiaan tidak bisa menunggu berbeda dengan masalah lainya," kata Najib.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika rapat kerja bersama BI, OJK dan LPS dengan Komisi XI DPR RI secara virtual di Jakarta, Senin (6/4/2020) optimistis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tumbuh di zona positif meski melambat di tengah pandemik COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara.

Menurut Menkeu, pertumbuhan itu sesuai dengan proyeksi lembaga keuangan internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) pada April 2020 yang menyebut pertumbuhan ekonomi RI tahun ini mencapai 2,5 persen.

Baca Juga:

Menkeu Sri Mulyani Ungkap Skema Penyaluran Stimulus Rp150 Triliun untuk Dunia Usaha

Sedangkan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI berkisar negatif 3,5 persen hingga 2,1 persen. Sementara itu, lembaga pemeringkat Moody’s memproyeksi pertumbuhan ekonomi RI tahun ini mencapai tiga persen dan akan kembali naik pada tahun 2021 sebesar 4,3 persen.

Dengan proyeksi itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan beberapa negara besar di kawasan. China, lanjut dia, berdasarkan proyeksi Bank Dunia tahun ini diperkirakan akan tumbuh melambat namun masih di zona positif kisaran 0,1 hingga 2,3 persen dan ADB mencapai 2,3 persen. Sedangkan India, oleh ADB diproyeksi tumbuh 4,0 persen.(Pon)

Baca Juga:

MPR Soroti Perbedaan Data Korban COVID-19 antara BNPB dan Kemenkes

#Virus Corona #Politisi PAN #Komisi XI DPR #Anggota DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR tak Permasalahkan Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Jadi Deputi Gubernur BI, Tegaskan Bisa Diterima Semua Golongan Prabowo
Mengenai fakta bahwa Thomas ialah keponakan Presiden, Misbakhun menilai wakil menteri keuangan ini bisa menjelaskan dengan baik.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
 DPR tak Permasalahkan Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Jadi Deputi Gubernur BI, Tegaskan Bisa Diterima Semua Golongan Prabowo
Berita Foto
Wamenkeu Thomas Djiwandono Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI dengan Komisi XI DPR
Wakil menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono saat akan mengikuti fit and proper test Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 26 Januari 2026
Wamenkeu Thomas Djiwandono Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI dengan Komisi XI DPR
Indonesia
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK memastikan akan menelusuri peran dan aliran dana ke anggota Komisi V DPR lainnya dalam kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
Indonesia
Scam dan Fraud Marak, DPR Desak OJK Perkuat Sistem Pengawasan
Dalam beberapa waktu terakhir, kinerja OJK terlihat lemah dan tidak optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas industri keuangan.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Scam dan Fraud Marak, DPR Desak OJK Perkuat Sistem Pengawasan
Indonesia
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menegaskan dugaan suap pegawai pajak merupakan abuse of power dan mendukung penegakan hukum serta reformasi DJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Indonesia
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan fondasi ekonomi domestik yang kuat.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Indonesia
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah, tetapi juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
Prabowo hingga Pejabat Diminta Berkantor Sementara di Sumatra, Komisi XI DPR: Kehadiran Presiden Jadi Faktor Kunci
Presiden RI, Prabowo Subianto, hingga para pimpinan lainnya diminta berkantor sementara di Sumatra. Hal itu agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Prabowo hingga Pejabat Diminta Berkantor Sementara di Sumatra, Komisi XI DPR: Kehadiran Presiden Jadi Faktor Kunci
Bagikan