Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Masa pandemi COVID-19 digunakan Kementerian Badan Usaha Milik Negaa, sebagai momentum merapihkan kondisi BUMN. Saat ini, nasib BUMN itu sama halnya juga dengan perusahaan swasta, di mana 90 persennya, terdampak oleh COVID-19.
"Kalau kita melihat labanya menurun tetapi justru saya rasa itu menjadi bagian yang tepat pada saat ini, bahwa BUMN ini sudah saatnya kita rapihkan," ujar Menteri BUMN sekaligus Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir di Jakarta, Senin (14/6).
Baca Juga:
Pimpinan DPR Minta BUMN Merugi di Masa Pandemi Tetap Dievaluasi
Ia menegaskan, pemerintah memiliki 143 BUMN namun deviden hanya disetor oleh 10 BUMN. Selain itu, banyaknya BUMN ini, isu adalah mematikan pengusaha daerah ataupun pengusaha swasta. Namun, harus diketahui, ketika BUMN dilahirkan sebagai lokomotif penyeimbang perekonomian, dan juga bagian lokomotif bagian dari kesejahteraan atau csr yang menjadi penyeimbang dari peran korporasinya.
"Karena itu sejak awal kami memberanikan diri bahwa BUMN tidak perlu banyak. Kita Alhamdulillah berhasil menciutkan jumlah dari 143 BUMN menjadi 41 BUMN. Dari 27 klaster menjadi 12 klaster," kata Erick Thohir.
Erick berharap, 12 klaster ini seperti klaster Himbara dan BUMN telekomunikasi di mana pasarnya bebas dan terbuka, bersaing dengan swasta dan asing namun klaster BUMN-BUMN tersebut masih dapat memenangkan persaingan tersebut.
"Kita berharap klaster-klaster BUMN lainnya seperti itu, bahwa BUMN ini bersaing namun tetap menjadi lokomotif pembangunan dan kesejahteraan. Memang tidak mudah, tapi ini harus kita lakukan dalam waktu cepat," katanya.
Erick mengatakan, pandemi COVID-19 ini membangunkan juga BUMN dan negara Indonesia dari tidurnya, karena yang namanya era digitalisasi dan pasar terbuka tidak terelakkan.
"Karena itu kita sekarang saat yang tepat untuk merapihkan BUMN dengan segala kekurangan dan kelebihan," kata Menteri BUMN tersebut.
Erick mendorong, perusahaan-perusahaan BUMN menjadikan digitalisasi dan inovasi sebagai fondasi dalam menghadapi persaingan sangat keras akibat hilirasi ekonomi digital.
"Digitalisasi dan perubahan ekonomi digital, percepatan teknologi dan inovasi harus menjadi fondasi yang tidak kalah pentingnya," ujarnya.
Menurut Erick, kondisi saat ini sudah berubah di mana hilirisasi pertambangan dapat mengubah nikel menjadi baterai listrik. Namun hilirisasi ekonomi digital sebagai akibat dari dampak digitalisasi dan percepatan teknologi menjadi salah satu sektor yang sangat berat dan menyeramkan, di mana pasar daring atau e-commerce kewalahan akibat persaingan super keras antara pelaku usaha online di dalamnya.
"Ketika UMKM kita menciptakan produk seharga Rp200.000, tiba-tiba masuk barang asing dengan harga Rp25.000 dengan kualitasnya sama tetapi unggul karena faktor dumping pricing," ujar Erick. (*)
Baca Juga:
Bank BUMN Paling Kaku Turunkan Bunga Kredit
