PAN Usul Eko Patrio Masuk Kabinet Prabowo, Pengamat Bilang Pasnya Menkominfo

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 07 Mei 2024
PAN Usul Eko Patrio Masuk Kabinet Prabowo, Pengamat Bilang Pasnya Menkominfo

Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio (kanan) di Kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (12/5/2023). (ANTARA/Walda)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengajukan Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai calon menteri pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, jika dilihat dari pengalamannya, Eko tentu sudah layak menjadi menteri. Sebab, Eko sudah malang melintang menjadi anggota DPR RI.

Apalagi, kata dia, Eko terpilih kembali untuk periode keempat di Legislator Senayan, serta dipercaya menjadi Ketua DPW PAN di Jakarta.

"Ini artinya, Eko punya pengalaman dalam memimpin organisasi di Jakarta yang warganya sangat heterogen," ujar Jamiluddin di Jakarta, Selasa (7/5).

Baca juga:

Habiburokhman Sebut Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Kalau Dilihat dari Bajunya

Menurutnya, pengalaman di DPR dan memimpin partai di Jakarta, setidaknya dapat menjadi bekal bagi Eko untuk memimpin kementerian tertentu. Lantas, kalau dilihat dari pengalamannya Eko Patrio cocoknya jadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

"Tapi tidak semua kementerian cocok dipimpin Eko. Kalau dilihat dari pendidikannya berlatar belakang komunikasi, maka Eko lebih pas menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika," tutur mantan Dekan Fikom IISIP itu

Jamiluddin menambahkan latar belakang Eko sebagai pelawak baik awalnya di radio hingga merambah ke berbagai stasiun TV, serta punya usaha yang bergerak di bidang hiburan. Ini artinya, lanjut dia, Eko sejak awal lebih banyak bersentuhan dalam bidang komunikasi.

"Menteri Komunikasi dan Informatika tampaknya yang paling pas untuk Eko. Bidang ini Eko punya pengalaman yang lebih dari cukup dan kompetensinya relatif baik," tutupnya. (Asp)

#PAN #Eko Patrio
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Bagikan