Sejumlah Anggota DPR dari Kalangan Artis Dicopot, Kunto Aji: Anggota Dewan Bukan Priai

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Sejumlah Anggota DPR dari Kalangan Artis Dicopot, Kunto Aji: Anggota Dewan Bukan Priai

Kunto Aji (Foto: instagram/@kuntoajiw)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Penyanyi dan penulis lagu Kunto Aji menilai bahwa keputusan partai politik untuk menonaktifkan sejumlah artis yang menjabat sebagai anggota DPR RI adalah konsekuensi yang wajar. Menurutnya, keputusan ini berlaku untuk siapa saja, bukan hanya artis.

“Ya konsekuensi. Sudah konsekuensi dengan apa yang mereka perbuat. Mau itu artis, mau itu siapa. Sama aja sebenarnya. Sudah jadi anggota dewan ya jadi anggota dewan. Anggota Dewan bukan priai gitu," jelas Kunto, Senin (2/9).

Baca juga:

Banggar DPR Pastikan Uya Kuya Dkk Tetap Terima Gaji & Tunjangan Meski Dinonaktikan Partai

Ia berharap partai politik bisa berinisiatif melakukan perbaikan internal untuk menghasilkan kader-kader yang lebih berkualitas.

Sebagai musisi yang aktif menyuarakan keresahannya di forum #SeniLawanTirani, Kunto Aji mendorong rekan-rekan musisi lainnya untuk berani bersuara dan memanfaatkan platform yang ada untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan bangsa.

Ia menekankan bahwa musisi tidak hanya peduli pada isu-isu seperti royalti yang kerap menjadi perdebatan, tetapi juga memiliki keinginan untuk menyuarakan aspirasi demi kebaikan negara. Kunto Aji menambahkan, “Saya juga mau menunjukkan, musisi di sini nggak cuma urusin masalah royalti.”

Baca juga:

Gunakan Laporan Tipe A, Polisi Cari Sendiri Pelaku Penjarahan di Rumah Eko Patrio

Seperti diketahui, Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI. Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim, berlaku sejak 1 September 2025.

Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari keanggotaan DPR RI pada tanggal yang sama.

Melalui siaran pers yang ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Viva Yoga Mauladi, PAN menyatakan komitmennya untuk menjaga kehormatan, disiplin, dan integritas wakil rakyatnya.

#Kunto Aji #DPR #DPR RI #Eko Patrio #Uya Kuya #Nafa Urbach
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Anggota Komisi I DPR juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomasi secara tepat dan terukur agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Bagikan