PAN Tunggu Kode dari Jokowi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 14 Maret 2020
PAN Tunggu Kode dari Jokowi

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto. (ANTARA/Dewanto Samodro)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan bahwa terkait arah politik partainya ke depan, ada dua posisi yang menentukan. Salah satunya sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) apakah membuka peluang untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan atau tidak.

"Posisi Pak Jokowi apakah membuka peluang untuk PAN bergabung atau tidak. Karena bagaimana pun, Jokowi yang punya hak prerogatif untuk itu," kata Yandri, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/3), dikutip Antara.

Baca Juga:

Amien Rais Kena Dampaknya Jika PAN Reformasi Lahir

Dia mengatakan, keputusan arah politik PAN apakah bergabung atau tidak dalam pemerintahan, harus diputuskan melalui forum partai, seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PAN.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (dua kanan) dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais (tiga kanan) dalam pembukaan rakernas PAN di Hotel Milenium, Jakarta, Sabtu (7/12/2019) (ANTARA News/Fathur Rochman)
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (dua kanan) dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais (tiga kanan) dalam pembukaan rakernas PAN di Hotel Milenium, Jakarta, Sabtu (7/12/2019) (ANTARA News/Fathur Rochman)

Selain itu, Yandri mengakui bahwa partainya telah melakukan silaturahmi politik ke tiga partai politik, yaitu Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Golkar.

Baca Juga:

Penyerahan Berkas Perkara Pelaku Makar 'Bintang Kejora' Dianggap Janggal

Menurut dia, dalam pertemuan itu membahas persoalan pilkada, karena tentu akan ada banyak koalisi pelangi, sehingga harus dikomunikasikan sejak awal dan juga membicarakan RUU Omnibus Law. (*)

Baca Juga:

Amien Rais Ingatkan Jokowi dan Prabowo Aib Bagi-Bagi Kursi

#PAN #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Bagikan