PAN SIapkan Kritik Konstruktif ke Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 24 Oktober 2019
PAN SIapkan Kritik Konstruktif ke Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tidak ada bedanya berada di dalam atau di luar pemerintahan. PAN tetap akan mendukung semua kebijakan Presiden Joko Widodo yang pro terhadap rakyat.

"Tetapi kita juga memberikan ruang bagi PAN untuk bisa memberikan kritik yang konstruktif namun tetap objektif,” ujar Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/10).

Baca Juga:

Erick Thohir Pelajari Permasalahan untuk Bikin Indikator Kinerja BUMN

Eddy menilai, saat ini sudah tidak mengenal istilah koalisi atau oposisi lagi. Lantaran para elite politik sekarang sudah bercampur jadi merah putih.

“Jadi sudah tidak ada dikotomi lagi mengenai koalisi, ex koalisi, tidak ada lagi. Jadi saya pikir sekarang kita semua sudah bekerja sama, toh kita sudah melakukan kerja sama yang baik di parlemen,” ujarnya.

Presiden Jokowi bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju berfoto bersama di tangga Istana Merdeka Jakarta, Rabu (22/10/2019) (Desca L Natalia)

Eddy berpendapat, semua elemen politik sudah bercampur baur menjadi satu, dan hal tersebut akan dibuktikan dalam pilkada serentak 2020 nanti.

“Nanti dalam agenda besar pilkada serentak 2020 semuanya akan serba cair tidak ada lagi pembedaan, tidak ada garis tegas antara ex 01 dan ex 02, semuanya bercampur baur karena tujuannya akan berbeda-beda tetapi saya sampaikan sekarang bahwa PAN sudah jelas sikapnya akan mendukung pemerintahan saat ini,” ujarnya.

Eddy mengaku, partainya tidak pernah mengincar posisi apapun, terutama posisi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“PAN dari awal tidak pernah mengharapkan apapun. Kita tidak pernah meminta apalagi menekan, tidak ada," ungkap dia.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Padukan Sipil dan Militer di Kabinet Demi Keseimbangan

"PAN menyadari sepenuhnya saat pilpres kemarin PAN bukan pendukung pasangan 01 dan kita sampaikan pada saat kita mendukung Pak Jokowi kita lakukan secata konsisten tidak ada imbal balik atau tawaran imbal balik apapun,” jelasnya.

Eddy juga berharap, kabinet ini dapat bekerja dengan optimal, bekerjasama dengan baik, kerja keras dan kerja cepat. "Karena memang tantangan ke depan berat dan besar,” harapnya. (Knu)

#PAN #Jokowi-Ma'ruf Amin
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan