PAN Klaim Miliki Caleg Perempuan Terbanyak di Pemilu 2024
Anggota DPR RI Intan Fauzi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
MerahPutih.com - Pemilu Legislatif 2024 bakal diikuti banyak keterwakilan kaum perempuan.
Partai Amanat Nasional (PAN) mengklaim sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (caleg) perempuan terbanyak ke KPU.
"Dari data KPU RI, caleg perempuan PAN tercatat 37,2 persen dan tersebar di 84 daerah pemilihan di Indonesia," kata Ketua Bidang Penggalangan Suara Perempuan Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) PAN Intan Fauzi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (31/8).
Baca Juga:
Formappi Temukan 2 Bacaleg Ditulis KPU Berjenis Kelamin Perempuan padahal Pria
Ia menyebutkan, terdapat 216 caleg perempuan PAN dari total 580 caleg perempuan secara nasional.
Dengan demikian, PAN menjadi partai dengan persentase tertinggi yang menempatkan caleg perempuan ketimbang parpol lain yang ada di parlemen.
PAN secara resmi juga menggelar Deklarasi Perempuan Politik PAN sebagai bentuk komitmen keberpihakan partai terhadap kaum perempuan.
Pada acara tersebut, PAN menampilkan 12 orang perwakilan perempuan ke panggung perayaan HUT Ke-25 PAN sebelum pidato politik Ketua Umum Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (28/8).
"Dalam pidatonya, Ketua Umum PAN Zulhas menegaskan kembali bahwa PAN sebagai partai inklusif memberikan kesempatan besar bagi kader perempuan," katanya.
Baca Juga:
Daftar 16 Caleg DPD RI Mantan Narapidana
Ia berharap, penampilan ke-12 perwakilan perempuan ini bisa menjadi contoh.
Ada tujuh anggota legislatif perempuan dari PAN yang duduk di parlemen, dua pimpinan di DPRD, bupati, dan wali kota.
Intan Fauzi yang juga Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional, organisasi sayap PAN, menyatakan partainya sangat terbuka terhadap siapa pun, termasuk bagi kaum perempuan yang ingin terjun ke dunia politik memperjuangkan hak-hak perempuan. (Knu)
Baca Juga:
52 Caleg DPR Mantan Narapidana di Pemilu 2024
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara