Daftar 16 Caleg DPD RI Mantan Narapidana

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 29 Agustus 2023
Daftar 16 Caleg DPD RI Mantan Narapidana

Ilustrasi - Alat peraga Pemilu pada peresmian Graha Pintar Pemilu di Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (31/8). (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan deretan calon anggota legislatif (caleg) mantan terpidana yang masuk ke dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2024.

Berdasarkan data KPU, terdapat 52 caleg DPR RI dan 16 caleg DPD RI yang merupakan mantan terpidana.

Baca Juga:

52 Caleg DPR Mantan Narapidana di Pemilu 2024

Anggota KPU Idham Holik mengatakan, para caleg mantan terpidana yang masuk DCS Pemilu 2024 sudah melewati masa jeda lima tahun setelah dinyatakan bebas murni. Idham memastikan, itu sesuai aturan yang berlaku.

"Mereka mantan terpidana dengan ancaman lima tahun atau lebih sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022,” kata Idham kepada wartawan, Selasa (29/8).

Baca Juga:

Alat Kampanye Caleg dan Capres Mulai Bertebaran, Bawaslu Pastikan Tak Ragu Mencopot

Ini daftar 16 caleg DPD yang merupakan mantan terpidana:

1. Edi Agusdin dari Dapil Bengkulu, Nomor Urut 6.

2. Patrice Rio Capella dari Dapil Bengkulu, Nomor Urut 10.

3. Cinde Laras Yulianto dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor Urut 3.

4. Petrus Hilman dari Dapil Jambi, Nomor Urut 14.

5. Dody Rondonumu dari Dapil Kalimantan Timur, Nomor Urut 7.

6. Emir Moeis dari Dapil Kalimantan Timur, Nomor Urut 8.

7. Rendi Susiswo Ismail dari Dapil Kalimantan Timur, Nomor Urut 16.

8. Ismeth Abdullah dari Dapil Kepulauan Riau, Nomir Urut 8.

9. Samson Yasir Alkatiri dari Dapil Maluku, Nomor Urut 13.

10. Muhaimin Yahya Mutawalli dari Dapil NTB, Nomor Urut 12.

11. Abd. Waris Halid dari Dapil Sulawesi Selatan, Nomor Urut 1.

12. Andi Baso Ryadi Mappasulle dari Dapil Sulawesi Selatan, Nomor Urut 7.

13. Eva Susanti H Bande dari Dapil Sulawesi Tengah, Nomor Urut 9.

14. Rinaldi Damanik dari Dapil Sulawesi Tengah, Nomor Urut 18.

15. Sabam Parulian Parsaoran Manalu dari Dapil Sumatera Utara, Nomor Urut 19.

16. Irman Gusman dari Dapil Sumatera Barat, Nomor Urut 7. (Pon)

Baca Juga:

Effendi Simbolon Buka Suara soal Tak Masuk Daftar Caleg PDIP

#Pileg #Pemilu 2024 #Calon Legislatif #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Menko Yusril Usulkan Penggabungan Suara Partai di Akhir Pemilu
Suara yang telah diberikan pemilih kepada partai-partai tersebut tidak terbuang percuma karena tidak terkonversi menjadi kursi parlemen,
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Maret 2026
Menko Yusril Usulkan Penggabungan Suara Partai di Akhir Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Bagikan