PAN dan PPP Diproyeksi Tidak Bisa Tempatkan Wakil di DPR

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 September 2022
PAN dan PPP Diproyeksi Tidak Bisa Tempatkan Wakil di DPR

PPP.(Foto: PPP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dua partai politik yang koalisi pemerintah dan saat ini memiliki wakil di Dewan Perwakiran Rakyat (DPR), PAN dan PPP terancam tidak lolos ke parlemen di 2024.

Kondisi ini akibat pemilih partai yang kemungkinan ditarik oleh partai lain. Kedua partai ini harus kerja ekstrakeras agar bisa kembali menempatkan anggotanya di Senayan.

Baca Juga:

Pemerintah Segera Keluarkan Perppu Pemilu

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani memaparkan, untuk melihat partai mana yang memiliki pemilih yang loyal dan tidak, SMRC melakukan survei opini publik secara nasional dengan mengajukan pertanyaan pada para pemilih yang ikut Pemilu 2019.

Yang menarik dari hasil PAN, tutur Saiful, adalah tingginya pemilih partai pada 2019 yang sekarang belum menentukan pilihan, yakni 31,2 persen. Suara yang stabil memilih PAN sekitar 54,2 persen.

Saiful mengatakan, karena suara PAN pada Pemilu 2019 sebesar 6,8 persen, maka jika yang kembali memilih partai ini hanya separuhnya, ada kemungkinan PAN tidak akan lolos ke parlemen pada pemilu mendatang.

Besarnya pemilih PAN yang masih menunggu ini, kemungkinan ditarik oleh partai baru yang didirikan oleh Amin Rais, yakni Partai Ummat.

"Begitu Pak Amin Rais tidak ada di situ, dan karena mereka loyal pada Pak Amin Rais, maka mereka akan hijrah juga," katanya.

Saiful melanjutkan, jika kelompok ini tidak menambah atau menarik suara partai lain, maka baik PAN pimpinan Zulkifli Hasan maupun Partai Ummat bentukan Amin Rais akan mengalami kerugian karena terancam tidak lolos parliamentary threshold 4 persen.

"Keduanya bisa sama-sama tidak lolos kalau mereka tidak menambah kekuatan dari partai lain," kata Saiful.

Sementara itu, sebesar 56,7 persen pemilih PPP pada 2019 mengatakan akan kembali memilih PPP. Ada 22,5 persen yang sekarang menyatakan memilih Partai Demokrat, dan yang mengatakan akan memilih PDIP sebesar 8,3 persen.

"Yang mengkhawatirkan bagi PPP adalah pemilih PPP yang belum menentukan pilihan cenderung sedikit, 11 persen. Ini berbahaya. Kalau tidak ada upaya yang ekstra, mungkin partai yang akan mengikuti adalah Hanura yang tidak lolos ke Senayan, padahal PPP pernah ada di Senayan," kata Saiful.

Perolehan suara PPP pada Pemilu 2019 adalah 4,5 persen. Jika setengahnya berkurang, maka partai ini akan tidak lolos ke Senayan.

Hal tersebut diungkapkan Saiful di Program Bedah Politik bertajuk “Pergeseran Pemilih Partai Menjelang Pemilu 2024” yang disiarkan di kanal YouTube SMRC TV, di Jakarta, Kamis (1/9). (Knu)

Baca Juga:

Berbagai Masalah Hantui Pelaksanaan Pemilu di Papua

#DPP PPP #PAN #Partai Politik #Pileg
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Indonesia
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Jokowi menilai mereka yang bergabung ke PSI kemungkinan melihat masa depan cerah PSI atau merasa cocok dengan suasananya.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Bagikan