PAN dan PPP Diproyeksi Tidak Bisa Tempatkan Wakil di DPR

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 September 2022
PAN dan PPP Diproyeksi Tidak Bisa Tempatkan Wakil di DPR

PPP.(Foto: PPP)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Dua partai politik yang koalisi pemerintah dan saat ini memiliki wakil di Dewan Perwakiran Rakyat (DPR), PAN dan PPP terancam tidak lolos ke parlemen di 2024.

Kondisi ini akibat pemilih partai yang kemungkinan ditarik oleh partai lain. Kedua partai ini harus kerja ekstrakeras agar bisa kembali menempatkan anggotanya di Senayan.

Baca Juga:

Pemerintah Segera Keluarkan Perppu Pemilu

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani memaparkan, untuk melihat partai mana yang memiliki pemilih yang loyal dan tidak, SMRC melakukan survei opini publik secara nasional dengan mengajukan pertanyaan pada para pemilih yang ikut Pemilu 2019.

Yang menarik dari hasil PAN, tutur Saiful, adalah tingginya pemilih partai pada 2019 yang sekarang belum menentukan pilihan, yakni 31,2 persen. Suara yang stabil memilih PAN sekitar 54,2 persen.

Saiful mengatakan, karena suara PAN pada Pemilu 2019 sebesar 6,8 persen, maka jika yang kembali memilih partai ini hanya separuhnya, ada kemungkinan PAN tidak akan lolos ke parlemen pada pemilu mendatang.

Besarnya pemilih PAN yang masih menunggu ini, kemungkinan ditarik oleh partai baru yang didirikan oleh Amin Rais, yakni Partai Ummat.

"Begitu Pak Amin Rais tidak ada di situ, dan karena mereka loyal pada Pak Amin Rais, maka mereka akan hijrah juga," katanya.

Saiful melanjutkan, jika kelompok ini tidak menambah atau menarik suara partai lain, maka baik PAN pimpinan Zulkifli Hasan maupun Partai Ummat bentukan Amin Rais akan mengalami kerugian karena terancam tidak lolos parliamentary threshold 4 persen.

"Keduanya bisa sama-sama tidak lolos kalau mereka tidak menambah kekuatan dari partai lain," kata Saiful.

Sementara itu, sebesar 56,7 persen pemilih PPP pada 2019 mengatakan akan kembali memilih PPP. Ada 22,5 persen yang sekarang menyatakan memilih Partai Demokrat, dan yang mengatakan akan memilih PDIP sebesar 8,3 persen.

"Yang mengkhawatirkan bagi PPP adalah pemilih PPP yang belum menentukan pilihan cenderung sedikit, 11 persen. Ini berbahaya. Kalau tidak ada upaya yang ekstra, mungkin partai yang akan mengikuti adalah Hanura yang tidak lolos ke Senayan, padahal PPP pernah ada di Senayan," kata Saiful.

Perolehan suara PPP pada Pemilu 2019 adalah 4,5 persen. Jika setengahnya berkurang, maka partai ini akan tidak lolos ke Senayan.

Hal tersebut diungkapkan Saiful di Program Bedah Politik bertajuk “Pergeseran Pemilih Partai Menjelang Pemilu 2024” yang disiarkan di kanal YouTube SMRC TV, di Jakarta, Kamis (1/9). (Knu)

Baca Juga:

Berbagai Masalah Hantui Pelaksanaan Pemilu di Papua

#DPP PPP #PAN #Partai Politik #Pileg
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN telah mengajukan penghentian gaji hingga fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya. Hal itu imbas dari kemarahan rakyat atas komentar keduanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Penonaktifan keduanya imbas dari pernyataan dan aksi joget Eko dan Uya Kuya di Gedung DPR yang memicu kemarahan rakyat.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Indonesia
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP bersikap tidak masuk ke dalam kabinet, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang prorakyat.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Indonesia
Obitarium Suryadharma Ali: Karier Moncer Sang Mantan Menteri Hingga Tersandung Kasus Korupsi
Dikenal sebagai sosok yang ramah dan aktif berorganisasi, ia juga terlibat dalam partai politik berbasis Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 31 Juli 2025
Obitarium Suryadharma Ali: Karier Moncer Sang Mantan Menteri Hingga Tersandung Kasus Korupsi
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Bagikan