PAN Belum Tentukan Sikap Dalam Pemilihan Wagub, Zita: Kita Tunggu Instruksi DPP
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani mengatakan fraksinya di Dewan Parlemen Kebon Sirih belum menentukan sikap terhadap calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Saat ini Fraksinya menunggu arahan dari petinggi PAN.
Diketahui sudah ada dua nama wagub DKI di tangan DPRD. Kedua nama itu yakni Ahmad Riza Patria yang diusung Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis yang diajukan PKS.
Baca Juga:
Voting Tertutup Kesempatan Cawagub PKS Dulang Suara Tambahan di DPRD
"Harus ada instruksi dari DPP," kata Zita di ruangannya gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/2).
Zita menuturkan, bahwa kader partai berlambang matahari bersinar itu akan selalu taat dengan perintah dan instruksi partai. Ia pun menyakini bila anggota Fraksi PAS akan patuh dengan arahan partai meskipun mekanisme pemilihan pengganti Sandiaga Uno dilakukan secara voting tertutup.
"Intinya, kita di PAN, sami'na Wa atho'na (kami mendengar, kami taat), kita taat, apapun keputusan DPP, kita jalani," jelasnya.
Untuk pilihan pribadi, lanjut Koordinator Komisi E ini, dirinya akan memilih cawagub yang bisa menyakininya dalam menjawab pertanyaan yang dilayangkan anggota DPRD dalam sesi fit and proper test saat rapat paripurna pemilihan wagub.
"Kalau saya condongnya ke yang paling bisa menjawab," papar Zita.
Baca Juga:
Zita juga mengaku, bahwa fraksinya sudah mengirimkan orang untuk dijadikan anggota Panitia Pemilihan (Panlih) pendamping Anies Baswedan. Namun ia tak mau membocorkan siapa sosoknya yang menjadi anggota Panlih itu.
"Sudah, tetapi saya nggak bisa ngomong. Satu orang, bukan saya. Karena kita udah pimpinan, kita ngalah," tuturnya.(Asp)
Baca Juga:
Taufik: Riza Patria Siap Serahkan Surat Pengunduran Diri dari DPR
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?