PAN Belum Tentukan Sikap Dalam Pemilihan Wagub, Zita: Kita Tunggu Instruksi DPP


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani mengatakan fraksinya di Dewan Parlemen Kebon Sirih belum menentukan sikap terhadap calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Saat ini Fraksinya menunggu arahan dari petinggi PAN.
Diketahui sudah ada dua nama wagub DKI di tangan DPRD. Kedua nama itu yakni Ahmad Riza Patria yang diusung Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis yang diajukan PKS.
Baca Juga:
Voting Tertutup Kesempatan Cawagub PKS Dulang Suara Tambahan di DPRD
"Harus ada instruksi dari DPP," kata Zita di ruangannya gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/2).
Zita menuturkan, bahwa kader partai berlambang matahari bersinar itu akan selalu taat dengan perintah dan instruksi partai. Ia pun menyakini bila anggota Fraksi PAS akan patuh dengan arahan partai meskipun mekanisme pemilihan pengganti Sandiaga Uno dilakukan secara voting tertutup.

"Intinya, kita di PAN, sami'na Wa atho'na (kami mendengar, kami taat), kita taat, apapun keputusan DPP, kita jalani," jelasnya.
Untuk pilihan pribadi, lanjut Koordinator Komisi E ini, dirinya akan memilih cawagub yang bisa menyakininya dalam menjawab pertanyaan yang dilayangkan anggota DPRD dalam sesi fit and proper test saat rapat paripurna pemilihan wagub.
"Kalau saya condongnya ke yang paling bisa menjawab," papar Zita.
Baca Juga:
Zita juga mengaku, bahwa fraksinya sudah mengirimkan orang untuk dijadikan anggota Panitia Pemilihan (Panlih) pendamping Anies Baswedan. Namun ia tak mau membocorkan siapa sosoknya yang menjadi anggota Panlih itu.
"Sudah, tetapi saya nggak bisa ngomong. Satu orang, bukan saya. Karena kita udah pimpinan, kita ngalah," tuturnya.(Asp)
Baca Juga:
Taufik: Riza Patria Siap Serahkan Surat Pengunduran Diri dari DPR
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
