Palestina Kutuk AS Salah Gunakan Hak Veto PBB Untuk Ketidakadilan


Suasana ruang rapat DK PBB (ANTARA/Anadolu)
MerahPutih.com - Keputusan Amerika Serikat (AS) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB menuai kecaman keras.
Palestina mengutuk keras AS telah melakukan tindakan tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan, serta menantang keinginan komunitas internasional.
Baca juga:
AS Gunakan Hak Veto Tolak Pengajuan Palestina Anggota Penuh PBB
"Kebijakan agresif Amerika (melakukan hak veto) terhadap Palestina, rakyatnya, dan hak-hak sah mereka merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional," demikian pernyataan resmi Kepresidenan Palestina, dilansir dari Antara, Jumat (19/4).
Kepresidenan Palestina turut menggarisbawahi veto tersebut mengungkap kontradiksi dalam kebijakan AS yang mengklaim mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina, sekaligus mencegah komunitas internasional menerapkan solusi tersebut melalui penggunaan veto yang berulang-ulang.
Sebelumnya, DK PBB yang beranggotakan 15 orang berkumpul di New York untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang dibuat Aljazair untuk merekomendasikan penerimaan keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Baca juga:
Indonesia Ingatkan AS Tidak Lagi Veto Resolusi DK PBB Soal Palestina
Namun, usulan keanggotaan penuh Palestina diblokir melalui hak veto AS, meski mendapatkan 12 suara mendukung dan dua abstain. Sebuah resolusi dewan memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari anggota tetap yakni AS, Inggris, Perancis, Rusia atau China untuk dapat disahkan.
Palestina diterima sebagai negara pengamat Majelis Umum PBB pada tahun 2012. Permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi di tengah serangan mematikan Israel di Jalur Gaza, yang telah menewaskan hampir 34.000 warga Palestina. (*)
Baca juga:
Israel Serang Iran, Ledakan Terjadi di Dekat Bandara Isfahan
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.

PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum

Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden

PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh

Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina

Pidato Perdana Prabowo di PBB Diyakini Bakal Pertegas Peran Indonesia sebagai Penentu Arah Peradaban Global

Indonesia Siapkan Isu Palestina sebagai Prioritas Pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB

RI Cetak Sejarah Baru Diplomatik, Prabowo Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB

Prabowo Akan Pidato di Sidang Umum PBB Setelah Jokowi 10 Tahun Absen

PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU
