Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius terhadap tragedi gugurnya prajurit TNI saat menjalankan misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah, menegaskan perlunya pemerintah melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut sebelum mengambil kebijakan strategis, termasuk wacana penarikan pasukan.
Urgensi Investigasi Valid Sebelum Evaluasi
Pengiriman pasukan perdamaian merupakan misi mulia yang menjadi ikon diplomasi pertahanan Indonesia di kancah internasional. Taufiq menjelaskan bahwa setiap keputusan negara harus berpijak pada data dan hasil investigasi yang valid agar tidak mencederai reputasi pertahanan Indonesia.
Baca juga:
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
"Ini penyebabnya apa? Ini harus kita gali, kita lakukan investigasi sehingga akan ketemu penyebabnya apa. Apa itu keteledoran kita atau itu accident. Kita mesti melihat, jadi belum bisa kita judge. Kita berharap PBB melakukan itu (investigasi), dan kita juga, pemerintah kita," ujar Taufi, Kamis (9/4)).
Taufiq mengimbau semua pihak agar tetap tenang dan tidak terburu-buru mendesak penarikan personel dari wilayah konflik. Menurutnya, misi ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi posisi tawar Indonesia di mata dunia.
Perlindungan Hak Prajurit dan Penguatan Pertahanan Nasional
Pemerintah wajib menempatkan hak-hak serta kewajiban bagi prajurit yang menjadi korban sebagai prioritas utama. Taufiq meyakini negara akan bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan pemenuhan hak keluarga prajurit yang terdampak dalam insiden tersebut.
"Berdasarkan investigasi dulu. Karena ini tugas mulia yang saya kira menjadi ikon kita di diplomasi pertahanan dunia, salah satunya adalah pasukan perdamaian. Jadi jangan buru-buru juga," tegas Politisi Fraksi PKB tersebut.
Selain evaluasi misi internasional, insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi kesiapsiagaan pertahanan dalam negeri. Potensi ancaman serangan mendadak (surprise attack) menuntut penguatan sistem pertahanan nasional secara dinamis.
Komisi I DPR RI berencana menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI untuk mendiskusikan keberlanjutan misi serta langkah preventif bagi keselamatan prajurit di masa depan.
