Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Iran melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer AS di Timur Tengah, pada Minggu (12/7). Serangan terhadap situs militer AS tersebar di Kuwait, Bahrain, Qatar, Yordania, dan Oman, sebagai balasan atas serangan AS terhadap sejumlah target Iran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menuntut agar PBB menyerukan negara-negara Teluk untuk berhenti mengizinkan AS melancarkan serangan ke wilayah Iran.
Anda [PBB] harus mendesak negara-negara yang bersangkutan untuk segera berhenti mengizinkan Amerika Serikat menggunakan wilayah mereka sebagai landasan peluncuran agresi terhadap Iran,
kata juru bicara tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan konsekuensi bencana jika permusuhan antara AS dan Iran kembali terjadi.
Baca juga:
IGRC Serang 18 Titik Aset Militer AS, Iran: Timur Tengah Akan Jadi Neraka Mereka
Dalam sebuah unggahan di X, Baghaei menanggapi Dujarric, mengomentari pernyataan PBB mengenai dimulainya kembali permusuhan antara Washington dan Teheran, serta serangan terhadap negara-negara lain di Timur Tengah.
Menurut Baghaei, serangan Iran terhadap pangkalan dan fasilitas militer AS di Teluk Persia selatan merupakan pelaksanaan yang sah dari "hak untuk membela diri."
Teheran dan Washington menandatangani memorandum pada 18 Juni, yang mengatur tentang berakhirnya konflik yang dimulai pada 28 Februari. Namun, pada malam 8 Juli, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan.
Menurut Presiden AS Donald Trump, ini adalah reaksi terhadap tindakan Iran terhadap kapal-kapal dagang di Selat Hormuz dan mengancam akan meningkatkan intensitas serangan jika situasi seperti itu terulang kembali.
Iran mengecam keras serangan AS yang dilakukan selama 22 jam terakhir, dan menggambarkan hal itu sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam PBB dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Kementerian Kuar Negeri Iran menuduh Washington melanggar hampir setiap ketentuan Nota Kesepahaman Islamabad yang ditandatangani 25 hari lalu dan melakukan "kejahatan perang" dengan menargetkan infrastruktur transportasi, kapal nelayan, kapal kargo, dan fasilitas meteorologi.
