Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden AS Donald Trump mengumumkan peluncuran operasi ekonomi terhadap Iran pada Kamis (20/8) dan menyebutnya sebagai isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.\
Ancaman itu muncul di tengah upaya Presiden AS Donald Trump yang masih berusaha mencapai kesepakatan dengan Iran guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir enam bulan dan hanya sebulan sebelum rencana kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Gedung Putih.
Pemerintah China menyebut hubungan kerja samanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu, termasuk oleh Amerika Serikat.
Kerja sama China dengan Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional, sehingga tidak boleh diganggu. Kami mengikuti perkembangan dengan saksama, dan akan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya dengan tegas,
kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (26/8).
Baca juga:
Iran Bakal Tutup Selat Hormuz Sampai Amerika Serikat Penuhi Sejumlah Syarat
AS sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk China atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru AS untuk memutus jalur ekonomi vital Iran.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kampanye "Operation Economic Outcast" itu berfokus pada lima sektor ekonomi Iran, yaitu aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran.
Mereka yang berdiri bersama Amerika Serikat akan menuai manfaat dari kemitraan kami. Mereka yang mengikat diri pada rezim Iran harus bersiap untuk ikut merasakan isolasi yang dialami rezim terpuruk itu,
kata Bessent dalam konferensi pers di Washington D.C., AS, Senin (24/8).
Dia menegaskan, tak ada pihak yang kebal terhadap sanksi AS. Bessent pun menekankan entitas atau negara mana pun, termasuk China sebagai mitra dagang utama Iran, dapat menjadi sasaran dalam operasi baru AS itu.
China telah berulang kali menyatakan penentangannya yang tegas terhadap sanksi sepihak ilegal yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional atau otorisasi Dewan Keamanan PBB,
tambah Lin Jian.
Ia menyebut perang ekonomi dan tekanan maksimum tidak memberikan solusi. Sebaliknya, sanksi ekonomi hanya akan memicu ketegangan dan menyebabkan risiko meluas, yang akan mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan global, dan merugikan hak dan kepentingan sah negara lain.
Tugas mendesak saat ini, menurut Lin Jian, adalah memfasilitasi deeskalasi situasi dan kembali ke dialog dan negosiasi sesegera mungkin.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya mengatakan setiap negara memiliki batas waktu yang telah ditetapkan untuk menghentikan aktivitas-aktivitas yang telah AS identifikasi.
Jika mereka tidak mengambil tindakan, maka kami akan melakukannya secara sepihak melalui kewenangan Departemen Keuangan AS,
kata Bessent.
Bessent juga menambahkan saat ini adalah saatnya bagi para pemimpin dunia untuk mengambil keputusan antara kemakmuran
Sementara itu, Pakistan menyatakan bahwa ada "kemajuan signifikan" setelah Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsekal Lapangan Asim Munir berkunjung ke Teheran untuk mendorong dimulainya kembali perundingan langsung antara Amerika Serikat dan Iran.
Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi yang mendampingi Munir mengatakan pertemuan dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian berlangsung positif dan produktif.
"Marsekal Lapangan Syed Asim Munir dan saya mengadakan pertemuan yang sangat positif dan produktif dengan Presiden Iran," kata Naqvi dalam unggahan di X, Selasa.
