Pakar Hukum Internasional Sebut Isu HAM Dipakai untuk Pisahkan Papua dari NKRI

MerahPutih.Com - Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan isu diskriminatif, rasisme dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kencang disuarakan OPM atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang terjadi di Papua, sama sekali tidak berdasar.

Menurutnya, upaya yang dilakukan pihak-pihak yang sengaja ingin memecah Papua tersebut tidak pernah mendapat sedikitpun respon dari masyarakat internasional dan juga PBB.

Baca Juga:

Demi NKRI, KKSS Berharap Warganya Tidak Tinggalkan Wamena

Ia menanggapi narasi OPM yang selalu mengarah kepada disintegrasi termasuk ketika muncul dua peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Wamena, Jayawijaya.

"Pascareformasi pemerintah sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang intinya pemerintah berkomitmen menghapuskan segala bentuk diskriminasi, khususnya bagi kaum minoritas termasuk perempuan. Jadi tuduhan diskriminatif sehingga perlu ada pemerintahan alternatif di Papua, sama sekali tidak mendasar," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (6/10).

Hikmawanto menambahkan, di banyak negara, termasuk Amerika Serikat ada rasisme dalam masyarakatnya. Akan tetapi masalah tersebut pun selesai tanpa harus adanya referendum.

“Apakah mereka tidak tahu bahwa NKRI dibangun berdasarkan suku, ras, dan etnis yang beragam," tegasnya.

Oleh karenanya, ia menyarankan agar pemerintah tidak memberi atensi berlebihan dengan manuver diplomasi OPM, termasuk para pendukungnya.

"Selain itu, pemerintah harus menahan emosi publik di Indonesia atas setiap manuver diplomasi OPM dengan memberi pemahaman bahwa tindakan-tindakan OPM tidak berimplikasi bagi keberadaan Papua," jelas Hikmawanto.

Selain itu, pemerintah harus terus membangun Papua dan masyarakat tidak perlu saling membedakan antara warga Papua atau pendatang karena semua adalah warga Indonesia.

Baca Juga:

Polisi Pastikan Tetap Proses Kasus Dandhy Laksono

"Hal ini yang harus terus dikomunikasikan pemerintah ke dunia. Bukan mengkhawatirkan masyarakat internasional akan bersikap lain ketika ada manuver diplomasi OPM," ujar Hikmawanto.

Terhadap munculnya suara dari negara-negara Pasifik yang kerap mempermasalahkan Papua, menurutnya pemerintah Indonesia bisa mengambil beberapa langkah. Mulai dari memberikan pemahaman kepada elit-elit politik negara-negara di Pasifik bahwa Papua bagian dari NKRI dan menunjukkan kemajuan Papua yang sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.(Knu)

Baca Juga:

Polisi Tuding KNPB Sebagai Dalang Kerusuhan di Wamena