Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wilayah Kalimantan Timur yang kini dipilih pemerintah menjadi lokasi ibu kota baru menurut pakar geopolitik berada dalam kepungan armada angkatan laut Amerika Serikat (AS) dan China.
Dari segi keamanan, keberadaan armada asing yang posisinya tidak jauh dari wilayah ibu kota rentan terhadap ancaman sehingga pemerintah harus jeli untuk mengantisipasinya.
Baca Juga:
Pakar: Jika Terjadi Tsunami di Wilayah Kaltim, Sumbernya dari Sulawesi
"Kalau ibu kota di Kalimantan, kita bisa menjadi bumper dari pertarungan global antara Amerika dan China di Asia Pasifik," ujar Hendrajit di Jakarta, Selasa (3/9).
Menurut dia, Inggris terutama Amerika Serikat (AS) lebih dahulu menguasai wilayah itu sebagai salah satu sphere of influence (wilayah pengaruh) sejak mereka menjajah negara-negara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam (Inggris), dan Filipina (AS).
"China menyadari wilayah Asia Tenggara ini sebagai sphere of influence-nya wilayah Barat," ujar Hendrajit.
Direktur Eksekutif Global Future Institute itu menuding Tiongkok ada di balik skema pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Apalagi, pemerintah sepertinya tertarik dengan skema satu sabuk satu jalan (one belt one road/ OBOR) yang diusung pemerintah Tiongkok.
Ia mengatakan bahwa Tiongkok memiliki kepentingan untuk mengimbangi kekuatan AS dan sekutunya di sekitar wilayah Kalimantan yang bagian utara dan baratnya dikelilingi Laut China Selatan.
"Apalagi AS ingin mengembangkan Indo-Pasifik bersama Australia, Jepang, dan India untuk membendung skema OBOR yang diusung pemerintah China," ujar Hendrajit.
Hendrajit khawatir kalau ibu kota jadi pindah, posisinya akan menjadi sasaran tembak dua kubu.
"Posisi Kalimantan sangat strategis. Jika sekutu kita yang ada di sekelilingnya. Kita yang akan jadi pusat keseimbangan (episentrum). Akan tetapi, kalau musuh di sana, kita terkepung," terang dia seperti dilansir Antara.
Baca Juga:
Bagaimana Potensi Bencana Alam di Ibu Kota Baru Menurut Kajian BNPB?
Pengamat politik dari Global Future Institute ini mengakui Kalimantan secara posisi memang sangat strategis. Pulau terbesar di Indonesia itu dekat dengan Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan Selat Malaka dan Filipina. Akan tetapi, pada saat yang sama, itu bisa menjadi titik rawan karena posisinya yang serbadekat.
Titik rawan itu disebabkan pertarungan global AS dan Tiongkok sekarang ada di Laut China Selatan. Apalagi, sejak masa pemerintahan Obama yang membuat Maritime Security Plan for Asia-Pacific, sekarang ada 60 persen kapal perang AS di Laut China Selatan.
"China sadar itu. Akan tetapi, dia enggak berani frontal secara militer. Hal ini yang harus jeli dilihat Presiden Jokowi bahwa situasi di Barat dan Utara Pulau Kalimantan itu sedang tidak normal, bahkan menjadi perebutan antarangkatan laut AS dan China," pungkas Hendrajit.(*)
Baca Juga:
TNI Unggul Aspek Pertahanan Hutan, Kaltim Dijamin Lebih Aman Ketimbang Jakarta
