Headline

Pakar Geopolitik Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Terkepung Armada AS dan China

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 September 2019
 Pakar Geopolitik Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Terkepung Armada AS dan China

Pakar geopolitik Hendrajit (Foto: global future institute)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wilayah Kalimantan Timur yang kini dipilih pemerintah menjadi lokasi ibu kota baru menurut pakar geopolitik berada dalam kepungan armada angkatan laut Amerika Serikat (AS) dan China.

Dari segi keamanan, keberadaan armada asing yang posisinya tidak jauh dari wilayah ibu kota rentan terhadap ancaman sehingga pemerintah harus jeli untuk mengantisipasinya.

Baca Juga:

Pakar: Jika Terjadi Tsunami di Wilayah Kaltim, Sumbernya dari Sulawesi

"Kalau ibu kota di Kalimantan, kita bisa menjadi bumper dari pertarungan global antara Amerika dan China di Asia Pasifik," ujar Hendrajit di Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut dia, Inggris terutama Amerika Serikat (AS) lebih dahulu menguasai wilayah itu sebagai salah satu sphere of influence (wilayah pengaruh) sejak mereka menjajah negara-negara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam (Inggris), dan Filipina (AS).

Pakar geopolitik Hendrajit sebut ibu kota baru terkepung armada AS dan China
Pakar geopolitik dari Global Future Institute Hendrajit (Foto: pribuminews)

"China menyadari wilayah Asia Tenggara ini sebagai sphere of influence-nya wilayah Barat," ujar Hendrajit.

Direktur Eksekutif Global Future Institute itu menuding Tiongkok ada di balik skema pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Apalagi, pemerintah sepertinya tertarik dengan skema satu sabuk satu jalan (one belt one road/ OBOR) yang diusung pemerintah Tiongkok.

Ia mengatakan bahwa Tiongkok memiliki kepentingan untuk mengimbangi kekuatan AS dan sekutunya di sekitar wilayah Kalimantan yang bagian utara dan baratnya dikelilingi Laut China Selatan.

"Apalagi AS ingin mengembangkan Indo-Pasifik bersama Australia, Jepang, dan India untuk membendung skema OBOR yang diusung pemerintah China," ujar Hendrajit.

Hendrajit khawatir kalau ibu kota jadi pindah, posisinya akan menjadi sasaran tembak dua kubu.

"Posisi Kalimantan sangat strategis. Jika sekutu kita yang ada di sekelilingnya. Kita yang akan jadi pusat keseimbangan (episentrum). Akan tetapi, kalau musuh di sana, kita terkepung," terang dia seperti dilansir Antara.

Baca Juga:

Bagaimana Potensi Bencana Alam di Ibu Kota Baru Menurut Kajian BNPB?

Pengamat politik dari Global Future Institute ini mengakui Kalimantan secara posisi memang sangat strategis. Pulau terbesar di Indonesia itu dekat dengan Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan Selat Malaka dan Filipina. Akan tetapi, pada saat yang sama, itu bisa menjadi titik rawan karena posisinya yang serbadekat.

Titik rawan itu disebabkan pertarungan global AS dan Tiongkok sekarang ada di Laut China Selatan. Apalagi, sejak masa pemerintahan Obama yang membuat Maritime Security Plan for Asia-Pacific, sekarang ada 60 persen kapal perang AS di Laut China Selatan.

"China sadar itu. Akan tetapi, dia enggak berani frontal secara militer. Hal ini yang harus jeli dilihat Presiden Jokowi bahwa situasi di Barat dan Utara Pulau Kalimantan itu sedang tidak normal, bahkan menjadi perebutan antarangkatan laut AS dan China," pungkas Hendrajit.(*)

Baca Juga:

TNI Unggul Aspek Pertahanan Hutan, Kaltim Dijamin Lebih Aman Ketimbang Jakarta

#Pemindahan Ibu Kota #Pengamat Politik #Laut China Selatan #Amerika Serikat
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
AS Kembali Percaya Ekspor Udang Indonesia Setelah Diterpa Isu Radioaktif Cs-137
Ekspor dilakukan secara bertahap dengan total tujuh kontainer berisi 106 ton udang senilai Rp 20,4 miliar.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
AS Kembali Percaya Ekspor Udang Indonesia Setelah Diterpa Isu Radioaktif Cs-137
Dunia
Zohran Mamdani Resmi Terpilih sebagai Wali Kota New York, Tercatat sebagai Termuda dan Prokemerdekaan Palestina
Dikenal sebagai salah satu tokoh publik di Amerika Serikat yang secara konsisten dan terbuka menyuarakan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Zohran Mamdani Resmi Terpilih sebagai Wali Kota New York, Tercatat sebagai Termuda dan Prokemerdekaan Palestina
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Dunia
AS Akan Lakukan Uji Peluncuran Rudal Balistik Antarbenua Minuteman III
Pihak pangkalan menyebut uji coba tersebut sebagai kegiatan “rutin” yang “telah dijadwalkan bertahun-tahun sebelumnya.”
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
AS Akan Lakukan Uji Peluncuran Rudal Balistik Antarbenua Minuteman III
Dunia
Mantan Wapres Amerika Serikat Dick Cheney Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun
Cheney merupakan bagian dari pemerintahan Republik di bawah Presiden George W Bush dan menjadi sosok sentral dalam invasi Irak pada 2003 oleh AS dan aliansinya.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
 Mantan Wapres Amerika Serikat Dick Cheney Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Dunia
Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Pemerintahan Trump disebut kejam karena tak memperhatikan rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
  Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Dunia
Gedung Putih Klaim PM Jepang Sanae Takaichi Janji Menominasikan Presiden AS Donald Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian
Setidaknya ada tiga hal penting yang didapat Trump sebagai oleh-oleh: pujian, kesepakatan investasi, dan janji dukungan untuk nominasi Hadiah Nobel Perdamaian.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Gedung Putih Klaim PM Jepang Sanae Takaichi Janji Menominasikan Presiden AS Donald Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bagikan