Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ojek Online Ilegal di Kota Solo

Ana AmaliaAna Amalia - Jumat, 14 Oktober 2016
Ojek Online Ilegal di Kota Solo

Walikota Solo FX. Hadi Rudyatmo/Foto: MerahPutih/Win

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pasca insiden adanya dugaan pengeroyokan terhadap seorang driver Ojek Online Go-Jek, di kawasan Stasiun Purwosari, Solo, Jateng, Selasa (11/10) lalu, mengundang reaksi keras dari Walikota Solo FX. Hadi Rudyatmo. Bahkan, secara tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, akan mengandeng pihak kepolisian untuk melakukan razia terhadap Go –Jek.

“Saya sudah dengar hal tersebut. Sampai saat ini saya juga tidak pernah mengeluarkan izin beroperasinya Go-Jek di Solo. Karena saya tahu, akan menimbulkan sebuah permasalahan baru,” jelasn Wali kota Solo yang akrab disapa Rudy, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya, Kamis (14/10).

Rudy menambahkan, Pemkot Solo sebenarnya tidak melarang seseorang untuk mencari uang. Namun, Rudy memilih memanfaatkan keberadaan yang sudah ada, yakni ojek pangkalan.

“Jangan begitulah, semua transportasi sudah berusaha kita penuhi. Lha kok masih saja ada seperti itu, kalau mau nekat sana beroperasi di Kota atau Kabupaten yang lebih besar dari Solo,” terangnya.

Dengan demikian, otomatis keberadaan Go-Jek ilegal. Sehingga, pihaknya meminta kepada pihak terkait untuk melakukan razia.

“Silahkan Dishubkominfo melakukan langkah tegas, ya kalau nekat di razia dan digembok saja,” tegasnya. (Win)

BACA JUGA:

  1. Seorang Driver Go-jek di Solo, Diduga Dianiaya
  2. Ratusan Driver Go-Jek Geruduk Pangkalan Ojek di Stasiun Purwosari
  3. Disbudpar Lirik Baluwarti Jadi Destinasi Wisata Baru Kota Solo
  4. Walikota Solo Anjurkan ASN Belanja di Pasar Tradisional
  5. Lahan THR Sriwedari Dilirik Jadi Masjid Raya Solo
#Wali Kota Solo #Go-Jek #Ojek Online
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ana Amalia

Happy life happy me
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Penyusunan regulasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan secepatnya agar status pelaku usaha bagi pengemudi ojol segera memiliki dasar hukum
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Indonesia
Jakarta Bakal Perbanyak Shelter Ojol, Beroperasi 24 Jam
Dengan hadirnya shelter di kawasan tersebut, Pramono pun meminta agar Dishub DKI memperbanyak shelter di titik-titik lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Jakarta Bakal Perbanyak Shelter Ojol, Beroperasi 24 Jam
Indonesia
Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Pelapor merupakan warga Solo, yakni Budi Kuswanto dan Tri Sapto warga Solo menyerahkan laporan ke Kantor Kejari Solo didampingi kuasa hukumnya, Jumat (3/7).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
 Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Potongan Komisi Ojol 8 Persen pada 1 Juli Langsung Berlaku Tanpa Ada Tahap Uji Coba
Pertemuan intensif antara pihak aplikator, jajaran pimpinan DPR, serta Kementerian Perhubungan membuahkan kesepakatan bulat mengenai tenggat waktu pelaksanaan aturan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 Juni 2026
Pemerintah Tegaskan Potongan Komisi Ojol 8 Persen pada 1 Juli Langsung Berlaku Tanpa Ada Tahap Uji Coba
Indonesia
Belum Akan Diterapkan, Maxim Masih Kaji Kebijakan Pendapatan Aplikator 8 Persen
Perusahaan masih melakukan diskusi internal dan penelitian lebih lanjut terkait implementasi kebijakan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Juni 2026
Belum Akan Diterapkan, Maxim Masih Kaji Kebijakan Pendapatan Aplikator 8 Persen
Indonesia
Pasang Baliho Ultah Jokowi Pakai Aset Pemkot Solo, Walkot Respati Minta Maaf
Gerindra menegaskan pihaknya mempertanyakan mengapa perlakuan serupa tidak diberikan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat ultah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Juni 2026
Pasang Baliho Ultah Jokowi Pakai Aset Pemkot Solo, Walkot Respati Minta Maaf
Berita Foto
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Konferensi pers terkait potongan komisi untuk layanan ojek online (ojol) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Juni 2026
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Indonesia
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Gojek dan Grab sepakat menurunkan potongan komisi ojek online roda dua menjadi 8% mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Bagikan