Eddy Flo
MerahPutih.Com - Apes benar nasib para Kepala Desa di Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Sudah pusing tujuh keliling kelola dana desa malah diperas tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan yang juga oknum wartawan.
Jumlah uang yang diperas dari para kepala desa tersebut tidaklah sedikit, bahkan mencapai puluhan juta. Para pelaku memanfaatkan ketakutan para kepala desa dengan nama besar KPK.
Baca Juga:
Masyarakat Diimbau Lapor Jika Temukan Petugas KPK Gadungan Minta Uang
Pemerasan itu pun dilakukan secara bergilir. Tim KPK gadungan yang juga oknum wartawan mendatangi para korban dengan membawa sejumlah data berita dan mulai menjalankan aksinya.
Beruntung, pemerasan dan penipuan yang mengatasnamakan lembaga antirasuah itu tidak berlangsung lama. Begitu dapat pengaduan dari para korban, polisi langsung bergerak dan membekuk empat orang KPK gadungan tersebut.
Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Maluku Kombes M Roem Ohoirat, para pelaku ditangkap setelah laporan masuk ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Maluku Barat Daya.
"Uang hasil perasan yang dikumpulkan empat terlapor ini hampir mencapai Rp40 juta, dan polisi telah melakukan penahanan terhadap mereka," kata Kombes M Roem Ohoirat, di Ambon, Minggu (26/1).
Para pelaku tindak pidana penipuan dan pemerasan antara lain AERS alias Ampi (53), JF alias Jantje (47), ORW alias Onisimus (27), serta SI alias Dion (24).
Menurut Kabid Humas, para pelaku diamankan polisi setelah Elias Tenggawna (61) yang merupakan Kades Werwaru mendatangi SPKT Polres MBD pada Jumat, (24/1) melaporkan perbuatan para terlapor.
Setelah menerima laporan dan meminta keterangan pelapor dan memeriksa dua saksi lainnya atas nama Richard Rupisiay serta David Mauday, polisi kemudian meringkus para pelaku serta melakukan penahanan.
Modus yang dilakukan empat oknum terlapor adalah mendatangi lima kepala desa di Kecamatan Moa, lalu mengaku sebagai wartawan merangkap tim KPK Tipikor, khususnya komisi pengawasan korupsi mengenai program dana desa tahun anggaran 2018 berupa jalan rabat beton sepanjang 300 meter serta saluran air bersih yang pekerjaannya belum selesai.
Untuk meyakinkan para korban, terlapor menunjukkan kartu tanda pengenal sebagai wartawan dan juga surat tugas dari DPP Komisi Pengawasan Korupsi agar korban merasa takut, lalu diminta sejumlah uang tutup mulut.
"Karena merasa terancam, para kepala desa memberikan uang tutup mulut yang bervariasi antara Rp1 juta hingga Rp10 juta, sehingga totalnya mencapai Rp39 juta," papar M Roem.
Seperti Kades Kaiwatu memberikan Rp10 juta, Kades Tounwawan Rp1 juta, Kades Wakarleli Rp10 juta, Kades Moain Rp10 juta, serta Kades Werwaru selaku pelapor sebesar Rp8 juta.
Sebagaimana dilansir Antara, mereka memeriksa para kepala desa termasuk pelapor, dan terlapor mengatakan ini merupakan sebuah temuan dan mau atau tidak mau, para kades harus masuk penjara.
Baca Juga:
Kemudian terlapor mengatakan kembali, "Bapak walau pun begitu ada pengertian, Bapak punya kekuatan berapa," sehingga Elias Tenggauna selaku pelapor mengatakan Rp5 juta.
"Namun terlapor kembali meminta tambahan Rp3 juta dan pelapor setuju dengan permintaan tersebut, kemudian pelapor memanggil bendahara desa untuk memberi uang sebanyak Rp8 juta," ujar Kabid Humas.
Dari kejadian tersebut, pelapor merasa tidak puas dan melaporkan peristiwa ini ke SPKT Polres MBD untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sehingga para terlapor dijerat melanggar pasal 378 dan pasal 368 KUHP.(*)
Baca Juga:
Peras Tersangka Korupsi, Empat Penyidik KPK Gadungan Diringkus Polisi
