Novel Bamukmin Tantang MUI Keluarkan Fatwa Kasus Sukmawati

MerahPutih.Com - Sekjen Koordinator Bela Islam (Korlabi) Novel Bamukmin menilai, ucapan Sukmawati Soekarnoputri soal Nabi Muhammad SAW dan Presiden Pertama Soekarno telah memenuhi unsur penistaan agama. Ia pun menjelaskan pandangan agama berkaitan dengan kasus tersebut.

"Menurut saya jelas unsur penistaan agamanya sudah masuk. Secara pandangan agama yang saya pahami dalam paham aswaja yaitu Rasulullah adalah manusia suci (ma'sum) yang terpelihara dari dosa, tidak mungkin berbuat dosa, yang dijamin masuk surga tanpa hisab," kata Novel kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/11).

Baca Juga:

Pernyataan Sukmawati Dinilai Bikin Gaduh Suasana

Novel berpendapat, kasus Sukmawati kali ini lebih memberatkan karena merupakan pengulangan, bukan kelalaian. Dalam hal ini Novel mengungkit kasus puisi Sukmawati berjudul 'Ibu Indonesia' yang menyinggung tentang azan dan cadar pada 2018 lalu. Bahkan dia menduga ada penyakit kebencian yang melekat pada Sukmawati.

"Ini ada maksud unsur niat atau sikap batin saat melakukan (mens rea) yang jelas tidak baik. Karena bukan kali ini saja Sukmawati melakukan penghinaan yang sebelumnya telah menyinggung suara azan dan hijab," ungkap tokoh Front Pembela Islam (FPI) itu.

Novel mengatakan, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya (Al Ayat)' dan juga 'Akhlak Rasulullah adalah Alquran (hadist)'.

"Sehingga tidak bisa dibandingkan dengan makhluk di dunia manapun dari zaman Nabi Adam sampai yaumul akhir," sambungnya.

Untuk itu, Novel Bamukmin berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap keagamaan atau menerbitkan fatwa soal pernyataan Sukmawati, seperti halnya di kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) pada Oktober 2016 lalu ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung surat Al Maidah ayat 51.

"Bahkan MUI (di kasus Ahok) memberikan sikap keagamaan yang lebih tinggi dari fatwa, karna fatwa itu dikeluarkan oleh satu komisi saja yaitu komisi fatwa. Sedang sikap keagamaan itu adalah sikap dari seluruh komisi. Dan ketika sidang KH Ma'ruf Amin selaku Ketua MUI saksi kunci, beliau hadir. Nah saat ini saya berharap MUI Pusat juga bisa bersikap dengan tegas," sambungnya.

Sementara dari pandangan hukum positif, juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini menyebut Sukmawati
diduga melakukan penistaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. Ia menambahkan, kasus Sukmawati merupakan delik umum bukan delik aduan.

"Dalam pandangan hukum positif yang berlaku saat ini adalah Pasal 156a KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan ini adalah delik umum, karena dalam ucapan Sukmawati yang kapasitasnya bukan orang yang paham akan agama Islam mengucapkan itu di depan umum bahkan dihadapan kamera yang dia sadar apa yang diucapkannya," jelasnya.

Baca Juga:

Ini Pidato Sukmawati Soekarnoputri yang Dilaporkan atas Penistaan Agama

Sebelumnya diberitakan, penggalan video pertanyaan Sukmawati Soekarnoputri soal 'Nabi Muhammad SAW atau Presiden Soekarno yang berjuang untuk kemerdekaan' beredar luas di media sosial.

Sukmawati menanyakan itu dalam sebuah diskusi bertajuk 'Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme' pada Senin (11/11). Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2019.(Knu)

Baca Juga:

Adik Megawati Dipolisikan atas Dugaan Penistaan Agama