Netralitas Harga Mati di Pemilu 2024, Keberpihakan ASN Hanya Sebatas di Bilik Suara

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menginisiasi penandatanganan pakta integritas Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) seluruh Indonesia dalam menegakkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) Pemilu dan Pemilihan 2024.

Pakta integritas ini nantinya akan disosialisasikan oleh PPK terhadap jajaran ASN untuk senantiasa mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang jujur, adil, serta demokratis.

Penandatanganan diwakili oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer yang disaksikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, anggota Bawaslu Puadi, Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Kemendagri Bahtiar, Staf Ahli Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan RB Muhammad Imaduddin, serta Deputi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN Otok Kuswandaru.

Baca Juga:

Anies Sebut Tak Ada Parpol yang Genit, Semua Serius untuk Pemilu 2024

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, deklarasi netralitas ASN ini merupakan upaya Bawaslu dalam melakukan fungsi pencegahan.

Pelanggaran netralitas ASN yang dari tahun ke tahun selalu meningkat diharapkan bisa tereduksi melalui deklarasi ini.

Dia juga berharap para gubernur, pj gubernur yang merupakan PPK menjaga sekaligus menyosialisasikan netralitas ASN kepada para jajarannya.

"Kami ingin PPK bekerja sama dengan Bawaslu provinsi untuk melakukan sosialisasi netralitas ASN," cetus Bagja dalam Rapat Koordinasi Bawaslu dan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Netralitas ASN Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Bali, Selasa (27/9).

Menurutnya, keberpihakan ASN dalam pemilu dan pilkada hanya terletak pada saat mencoblos di bilik suara, selebihnya tidak boleh menampakkan keberpihakannya.

Bagja mengatakan, para ASN adalah pejabat atau pegawai yang melakukan penyediaan dan fasilitas publik bagi masyarakat tanpa memandang masyarakat adalah anggota partai politik tertentu atau masyarakat yang melakukan pilihan tertentu.

Maka, prinsip dasarnya adalah nondiskriminatif dalam pelayanan publik.

"Ini harus dijaga kita bersama untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia," kata dia.

Baca Juga:

Gede Pasek Sebut Tuduhan SBY Terkait Kecurangan Pemilu 2024 Bermotif Politis

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Kemendagri Bahtiar mengatakan, pemerintah mendukung penuh upaya yang dilakukan lembaga pengawas pemilu.

Menurutnya, penegakan netralitas ASN tidak mudah, perlu komitmen bersama semua elemen bangsa untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

"Tentu Kemandagri, kami mendukung seratus persen upaya penegakan netralitas ASN dari waktu ke waktu," katanya.

Berikut butir-butir isi pakta integritas yang ditandatangani para PPK seluruh Indonesia:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan 2024

2. Menghindari konflik kepentingan dengan tidak melakukan praktik-praktik intimidatif dan ancaman kepada ASN dan seluruh elemen masy serta tidak memihak kepada peserta pemilu dan pemilihan

3. Menggunakan medsos secara bijak, tidak digunakam untuk mendukung peserta pemilu dan pemiliham tertentu dan tidak melkaukan kampanye hitam, menyebarkan ujaran kebencian, serta berita bohong.

4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. (Knu)

Baca Juga:

SBY Dinilai Blunder soal Tuduhan Adanya Dugaan Kecurangan Pemilu 2024