Nepal Bergejolak, Mantan Ketua Mahkamah Agung Disebut-Sebut akan Pimpin Transisi Politik

MERAHPUTIH.COM — MANTAN Ketua Mahkamah Agung Nepal Sushila Karki menjadi pilihan utama untuk memimpin pemerintahan sementara. Demikian diungkap seorang perwakilan dari kelompok demonstran Gen Z pada Kamis (11/9), setelah demonstrasi berdarah menggulingkan perdana menteri. Militer telah memberlakukan jam malam untuk memulihkan ketertiban di ‘Negeri Himalaya’ yang berpenduduk 30 juta jiwa itu setelah kerusuhan terburuk dalam dua dekade menggulingkan pemerintahan dan membakar gedung parlemen pada Selasa (9/9).

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Nepal Jenderal Ashok Raj Sigdel mengadakan pembicaraan dengan para tokoh penting dan ‘perwakilan Gen Z’ pada Rabu. “Sekarang, nama Sushila Karki muncul untuk memimpin pemerintahan sementara. Kami sekarang menunggu langkah presiden,” kata Rakshya Bam, seorang aktivis yang ikut hadir dalam pertemuan itu.

Karki, 73, seorang akademisi dan perempuan pertama yang menjadi Ketua Mahkamah Agung Nepal, mengatakan kepada AFP bahwa para ahli harus bersatu untuk mencari jalan keluar, dan parlemen masih berdiri.

Dukungan para demonstran terhadap Karki pun tidak bulat. Dalam pertemuan virtual di platform Discord yang dihadiri ribuan orang pada Rabu, aktivis memperdebatkan siapa yang harus mewakili mereka, dengan beberapa nama yang diajukan. Ada argumen yang bertentangan dan beberapa nama yang diusulkan.

“Ada perpecahan. Hal ini wajar dalam gerakan terdesentralisasi seperti ini, pasti ada kepentingan dan suara yang bersaing,” kata jurnalis Pranaya Rana, dikutip The Korea Times.

Baca juga:

Tentara Nepal Bergerak Pulihkan Ketertiban, Perintahkan Warga Tetap di Rumah

Wali Kota Kathmandu Balendra Shah, 35, seorang mantan insinyur dan rapper, juga termasuk nama yang diajukan sebagai calon pemimpin sementara. Namun, Shah menulis dalam sebuah unggahan di Facebook bahwa ia sepenuhnya mendukung usul untuk mendorong Karki sebagai kandidat.

“Tugas pemerintahan sementara ini ialah menyelenggarakan pemilu, memberi mandat baru bagi negara,” tambahnya.

Secara konstitusional, Presiden Ramchandra Paudel, 80, seharusnya mengundang pemimpin partai terbesar di parlemen untuk membentuk pemerintahan. Namun, sebagian besar elite politik lama menghilang dari pandangan publik. Veteran partai komunis KP Sharma Oli, 73, yang empat kali menjabat perdana menteri, mengundurkan diri pada Selasa di tengah protes. Keberadaannya kini tidak diketahui. Mantan sekutu koalisinya, Sher Bahadur Deuba, 79, dari Nepali Congress yang lima kali menjabat perdana menteri juga tidak terlihat sejak kerusuhan pecah.

Tentara berpatroli di jalan-jalan ibu kota untuk hari kedua pada Kamis, yang tampak tenang, dengan banyak pos pemeriksaan didirikan di sepanjang jalan. Pembatasan pergerakan sempat dicabut sementara pada Kamis pagi untuk memungkinkan warga mengambil makanan dan bagi pekerja esensial.(dwi)

Baca juga:

Protes Gen Z di Nepal Lebih daripada Menentang Pemblokiran Media Sosial, Tantang Kesenjangan Sosial, Korupsi, dan Nepo Kids