Negosiasi Utang AS Bikin Rupiah Terseok

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Mei 2023
Negosiasi Utang AS Bikin Rupiah Terseok

Ilustrasi Rupiah-Dolar. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada akhir perdagangan Rabu (25/5) melemah 25 poin atau 0,17 persen menjadi Rp14.900 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp14.875 per USD. Pergerakan rupiah dimulai dari Rp14.876 per USD hingga Rp14.920 per USD.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai kurangnya kemajuan dalam negosiasi perihal plafon utang (debt ceiling) Pemerintah Amerika Serikat senilai USD 31,4 triliun dolar AS masih menjadi faktor pelemahan rupiah pada penutupan perdagangan Rabu ini.

Baca Juga:

Ancaman Gagal Bayar Utang AS

"Pembicaraan antara kedua partai politik berlanjut tentang pencabutan plafon utang pemerintah. Setiap kemajuan tampaknya sulit dimenangkan dan hanya ada sedikit tanda kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat," ucap Ibrahim.

Selama seminggu terakhir, sejumlah pejabat The Fed telah berbicara dengan memilih kebijakan yang cenderung lebih agresif dan lebih mengutamakan stabilitas harga (hawkish) . Sikap ini menunjukkan perhatian utama terhadap kebijakan moneter dalam denominasi dolar AS.

Di sisi lain, Bank of England menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin awal Mei 2023. Bahkan, angka ini kemungkinan akan memperkuat ekspektasiBank Sentral akan terpaksa menaikkan suku bunga lagi pada bulan Juni 2023.

Analisis DCFX Lukman Leong menganggap pelemahan rupiah terhadap dolar AS belakang ini hanya sementara dari faktor eksternal.

"Rupiah melemah, tertekan oleh sentimen risk off di pasar serta penguatan dolar AS dari kekhawatiran seputar debt ceiling," ucap dia.

Ia mengatakan, kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pelemahan rupiah sudah cukup akomodir, inflasi sudah mendekati target, dan rekor surplus cadangan devisa yang meningkat.

Sementara itu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky mengatakan Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 5,75 persen di bulan ini.

“BI perlu mempertahankan suku bunga di 5,75 persen bulan ini sambil mempersiapkan kebijakan moneter yang akomodatif untuk meningkatkan ketahanan eksternal dan mendorong stabilitas harga domestik di tengah potensi perlambatan ekonomi global tahun ini,” kata Riefky.

BI telah mempertahankan suku bunga di 5,75 persen selama tiga bulan terakhir karena inflasi yang relatif terkendali dan arus masuk modal yang telah memperkuat dan menstabilkan rupiah.

“Melihat data terkini, inflasi diperkirakan akan terus menurun dan kembali dalam target BI sebesar 3 plus minus 1 persen secara tahunan dalam waktu dekat,” katanya. (Asp)

#Utang #Pemulihan Ekonomi #Rupiah
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Nilai Tukar Rupiah Melemah Seiring Periode Blackout The Fed
Aktivitas teller menghitung mata uang Rupiah dan Dolla US di Teller Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (4/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Desember 2025
Nilai Tukar Rupiah Melemah Seiring Periode Blackout The Fed
Indonesia
Faktor Yang Bisa Bikin Redenominasi Rupiah Gagal Versi Analis Ekonomi Politik
diskursus publik sering kali terjebak pada aspek teknis tanpa memahami prasyarat makro, institusional dan perilaku yang menentukan keberhasilan redenominasi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Faktor Yang Bisa Bikin Redenominasi Rupiah Gagal Versi Analis Ekonomi Politik
Indonesia
Begini Tahapan Redenominasi, Butuh Waktu 6 Tahun
rencana ini memerlukan proses yang sangat panjang. Ia menyebut, butuh waktu 5-6 tahun untuk menerapkan redenominasi
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Begini Tahapan Redenominasi, Butuh Waktu 6 Tahun
Indonesia
Menkeu Purbaya: Kewenangan Pelaksanaan Redenominasi Rupiah Berada di Bank Sentral
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
Menkeu Purbaya: Kewenangan Pelaksanaan Redenominasi Rupiah Berada di Bank Sentral
Indonesia
Istana Tegaskan Waktu Pemberlakuan Redenominasi Rupiah Masih Jauh
Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Istana Tegaskan Waktu Pemberlakuan Redenominasi Rupiah Masih Jauh
Indonesia
Target RUU Redenominasi Rupiah Rampung 2027, BI Tegaskan Butuh Persiapan Matang
Redenominasi rupiah merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli atau nilai tukar terhadap barang dan jasa.
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Target RUU Redenominasi Rupiah Rampung 2027, BI Tegaskan Butuh Persiapan Matang
Indonesia
Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Punya Solusi Bayar Utang Kereta Cepat
Danantara Indonesia menyatakan sudah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang dari proyek KCIC, yaitu dengan mengambilalih infrastrukturnya dan menyuntikkan dana tambahan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Punya Solusi Bayar Utang Kereta Cepat
Indonesia
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Saat ini, Indonesia memiliki kewajiban pembayaran utang untuk proyek kerata Whoosh sekitar Rp 1,2 triliun per tahun kepada China.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Indonesia
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp 1.097,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan