Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, DPR: Kalau Visible Mereka Bakal Dapat

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengatakan, pihaknya bakal meninjau harapan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang meminta anggaran di atas Rp 20 triliun kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

“Nanti rekan-rekan di komisi XIII pasti akan melihat apa saja yang dibutuhkan dari 60 sampai ke 20 triliun. Visibel atau tidak? Kalau visible kan nanti tentunya mereka akan mendapat dari kementerian keuangan,” ujar Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Menurutnya, Kementerian Keuangan akan menelaah apakah anggaran itu masuk akal dan mampu diberikan negara. Sebab, kata dia, banyak kementerian-kementerian baru yang tentunya membutuhkan anggaran.

“Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada yang minta penambahan. Nah belum lagi ada kementerian baru. Nanti mungkin akan dilihat di sana kawan-kawan komisi XIII mulai raker-raker,” tuturnya.

Baca juga:

Adian Napitupulu Jadi Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR

Adies mengatakan, apapun yang diajukan harus bisa dipenuhi selama permintaannya masuk akal. Hal itu dia ungkapkan karena sudah berpengalaman di DPR. Akan tetapi, kata dia, hal tersebut mengacu kekuatan keuangan negara.

“Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut. Makanya inilah tugasnya daripada menteri keuangan dan teman-teman di komisi XIII di DPR RI terus nanti naik ke banggar,” kata dia.

Sebelumnya, Natalius Pigai meminta anggaran Rp 20 triliun. Ia mengaku sudah berbicara dengan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Menteri Keuangan Sri Mulyani jika negara mampu memberikan anggaran tersebut.

“Maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun,” ujar Pigai.

Baca juga:

Tina Toon Kesal Pemprov DKI Pasrah Bila KJP Dihapus Demi Anggaran Sekolah Swasta Gratis

Selama 100 hari pertama, Pigai mengatakan pihaknya bakal menyusun nomenklatur di Kementerian HAM dan memantapkan struktur.

“Yang jelas dua tiga bulan ke depan nomenklatur, pemantapan struktur, pembentukan struktur, revitalisasi struktur,” tuturnya.

Setelah itu, ia akan membangun sebuah sistem, pengadaan sarana prasarana serta fasilitas, dan menempatkan orang atau personel.

“Saya mau kasih tahu, yang biasanya ada kesulitan kalau ubah struktur dan sistem gampang. Tapi berbicara memasukkan orang pekerjaan berat,” kata dia.

“Karena kita harus hadirkan lebih minimal 200 orang. Emang ada 200 orang yang mau pindah sini?” imbuhnya. (Pon)