Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, DPR: Kalau Visible Mereka Bakal Dapat

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 23 Oktober 2024
Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, DPR: Kalau Visible Mereka Bakal Dapat

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (21/10/2024) sore. ANTARA/Fath Putra Mulya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengatakan, pihaknya bakal meninjau harapan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang meminta anggaran di atas Rp 20 triliun kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

“Nanti rekan-rekan di komisi XIII pasti akan melihat apa saja yang dibutuhkan dari 60 sampai ke 20 triliun. Visibel atau tidak? Kalau visible kan nanti tentunya mereka akan mendapat dari kementerian keuangan,” ujar Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Menurutnya, Kementerian Keuangan akan menelaah apakah anggaran itu masuk akal dan mampu diberikan negara. Sebab, kata dia, banyak kementerian-kementerian baru yang tentunya membutuhkan anggaran.

“Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada yang minta penambahan. Nah belum lagi ada kementerian baru. Nanti mungkin akan dilihat di sana kawan-kawan komisi XIII mulai raker-raker,” tuturnya.

Baca juga:

Adian Napitupulu Jadi Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR

Adies mengatakan, apapun yang diajukan harus bisa dipenuhi selama permintaannya masuk akal. Hal itu dia ungkapkan karena sudah berpengalaman di DPR. Akan tetapi, kata dia, hal tersebut mengacu kekuatan keuangan negara.

“Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut. Makanya inilah tugasnya daripada menteri keuangan dan teman-teman di komisi XIII di DPR RI terus nanti naik ke banggar,” kata dia.

Sebelumnya, Natalius Pigai meminta anggaran Rp 20 triliun. Ia mengaku sudah berbicara dengan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Menteri Keuangan Sri Mulyani jika negara mampu memberikan anggaran tersebut.

“Maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun,” ujar Pigai.

Baca juga:

Tina Toon Kesal Pemprov DKI Pasrah Bila KJP Dihapus Demi Anggaran Sekolah Swasta Gratis

Selama 100 hari pertama, Pigai mengatakan pihaknya bakal menyusun nomenklatur di Kementerian HAM dan memantapkan struktur.

“Yang jelas dua tiga bulan ke depan nomenklatur, pemantapan struktur, pembentukan struktur, revitalisasi struktur,” tuturnya.

Setelah itu, ia akan membangun sebuah sistem, pengadaan sarana prasarana serta fasilitas, dan menempatkan orang atau personel.

“Saya mau kasih tahu, yang biasanya ada kesulitan kalau ubah struktur dan sistem gampang. Tapi berbicara memasukkan orang pekerjaan berat,” kata dia.

“Karena kita harus hadirkan lebih minimal 200 orang. Emang ada 200 orang yang mau pindah sini?” imbuhnya. (Pon)

#DPR #Anggaran DPR #HAM #Kementerian Keuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Bagikan