NasDem Sebut Koalisi dengan PDIP Sudah Teruji, Siap Kawal Jokowi hingga 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 01 Agustus 2022
NasDem Sebut Koalisi dengan PDIP Sudah Teruji, Siap Kawal Jokowi hingga 2024

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem menegaskan tidak memiliki masalah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali saat disinggung awak media soal hubungan NasDem dengan PDIP.

Diketahui, NasDem dan PDIP belakangan ini kerap didera debat politik yang cukup panas. Ahmad Ali menegaskan, NasDem dan PDIP berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga tahun 2024.

“Partai NasDem dan PDIP koalisi yang sudah teruji sebenarnya pada Pemilu 2014 dan 2019. Kami sudah sama-sama mengusung Pak Jokowi untuk jadi presiden sampai hari ini dan kami berkomitmen mengawal ini selesai,” kata Ahmad Ali di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8).

Baca Juga:

Partai NasDem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024

Ahmad Ali memastikan, pimpinan kedua partai yakni, Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputri merupakan dua sahabat karib. Menurutnya, ada pihak yang sengaja membuat NasDem dan PDIP memiliki masalah.

“PDIP dan NasDem ini enggak ada masalah, kami partai sahabat, teman, Bu Mega dan Pak Surya juga adalah sahabat. Sesungguhnya tidak pernah ada masalah, kemudian dibuat seakan-akan ada masalah. Gak ada,” tegas dia.

Ahmad Ali juga enggan mempermasalahkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan tidak ingin mengganggu NasDem lantaran sudah menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Baca Juga:

Respons NasDem soal Usulan Duet Anies-AHY di Pilpres 2024

Lebih lanjut Ahmad Ali menambahkan, setiap orang memang punya hak untuk memberikan penilaian, tetapi ia menekankan, komunikasi antara NasDem dengan Demokrat dan PKS tidak membatasi komunikasi dengan partai-partai lain.

"Kami tidak akan membatasi itu, memang tentunya kalau kita dengan PDIP, kita tahu bahwa dia satu-satunya partai memenuhi syarat untuk mengajukan sendiri, sehingga dalam kontestasi 2024 mereka bisa tidak membutuhkan partai lain," imbuhnya.

Berbeda dengan PDIP, Ali mengatakan, NasDem masih membutuhkan koalisi dengan parpol lainnya agar dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

“Bagi NasDem butuh koalisi dengan partai lain, karena kami butuh memenuhi persyaratan untuk mengusung. Intinya NasDem menyadari bahwa bangsa sebesar ini tidak bisa diusung sendiri dan harus dengan partai-partai lain,” tutup Ali. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Balas Sindiran PDIP Soal Capres Kader Partai Lain

#NasDem #PDIP #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Indonesia
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Beredar dokumen pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka berpelat Fraksi NasDem di DPR. Simak penjelasan detailnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Bagikan