NasDem Sebut Koalisi dengan PDIP Sudah Teruji, Siap Kawal Jokowi hingga 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 01 Agustus 2022
NasDem Sebut Koalisi dengan PDIP Sudah Teruji, Siap Kawal Jokowi hingga 2024

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Partai NasDem menegaskan tidak memiliki masalah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali saat disinggung awak media soal hubungan NasDem dengan PDIP.

Diketahui, NasDem dan PDIP belakangan ini kerap didera debat politik yang cukup panas. Ahmad Ali menegaskan, NasDem dan PDIP berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga tahun 2024.

“Partai NasDem dan PDIP koalisi yang sudah teruji sebenarnya pada Pemilu 2014 dan 2019. Kami sudah sama-sama mengusung Pak Jokowi untuk jadi presiden sampai hari ini dan kami berkomitmen mengawal ini selesai,” kata Ahmad Ali di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8).

Baca Juga:

Partai NasDem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024

Ahmad Ali memastikan, pimpinan kedua partai yakni, Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputri merupakan dua sahabat karib. Menurutnya, ada pihak yang sengaja membuat NasDem dan PDIP memiliki masalah.

“PDIP dan NasDem ini enggak ada masalah, kami partai sahabat, teman, Bu Mega dan Pak Surya juga adalah sahabat. Sesungguhnya tidak pernah ada masalah, kemudian dibuat seakan-akan ada masalah. Gak ada,” tegas dia.

Ahmad Ali juga enggan mempermasalahkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan tidak ingin mengganggu NasDem lantaran sudah menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Baca Juga:

Respons NasDem soal Usulan Duet Anies-AHY di Pilpres 2024

Lebih lanjut Ahmad Ali menambahkan, setiap orang memang punya hak untuk memberikan penilaian, tetapi ia menekankan, komunikasi antara NasDem dengan Demokrat dan PKS tidak membatasi komunikasi dengan partai-partai lain.

"Kami tidak akan membatasi itu, memang tentunya kalau kita dengan PDIP, kita tahu bahwa dia satu-satunya partai memenuhi syarat untuk mengajukan sendiri, sehingga dalam kontestasi 2024 mereka bisa tidak membutuhkan partai lain," imbuhnya.

Berbeda dengan PDIP, Ali mengatakan, NasDem masih membutuhkan koalisi dengan parpol lainnya agar dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

“Bagi NasDem butuh koalisi dengan partai lain, karena kami butuh memenuhi persyaratan untuk mengusung. Intinya NasDem menyadari bahwa bangsa sebesar ini tidak bisa diusung sendiri dan harus dengan partai-partai lain,” tutup Ali. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Balas Sindiran PDIP Soal Capres Kader Partai Lain

#NasDem #PDIP #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
NasDem Minta DPR Setop Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Status penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR kini tengah ditindaklanjuti Mahkamah Partai NasDem
Wisnu Cipto - Rabu, 03 September 2025
NasDem Minta DPR Setop Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR, Berlaku Mulai 1 September 2025
DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR, Berlaku Mulai 1 September 2025
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan