Respons NasDem soal Usulan Duet Anies-AHY di Pilpres 2024
Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyno (AHY). Foto: MerahPutih.comAsropih
MerahPutih.com - Wacana duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024 semakin menguat.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai, yang terpenting terbangun chemistry antara Anies dan AHY serta disepakati oleh partai koalisi yang mengusungnya.
Baca Juga
"Tentu proses membangun chemistry satu dan lain penting, ini kan bukan kawin paksa," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7).
Menurut Willy, survei bukan satu-satunya pijakan dalam menentukan pasangan capres-cawapres. Survei, kata Willy, merupakan pendekatan kuantitatif sehingga dibutuhkan pendekatan kualitatif dalam menentukan capres-cawapres.
"Ada aspek-aspek sosiologis, historis, kultural yang juga perlu dipertimbangkan. Itu yang kemudian yang menjadi view lebih komprehensif," imbuhnya.
Baca Juga
Willy melanjutkan penentuan capres-cawapres yang diusung pada Pilpres 2024 juga harus berdasarkan kesepakatan partai koalisi. Menurut dia, proses tersebut masih jauh karena saat ini partai-partai masih melakukan penjajakan dan kesepahaman.
"Tetapi sekali lagi belum ada keputusan apapun, ini rembuknya masih jauh, proses untuk membangun kesepahaman aja ini baru di step by step masih lihat sana-sini," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional