Nasdem Minta Pemerintah dan DPR Sikapi Demo Mahasiswa dengan Bijak
 Mula Akmal - Senin, 11 April 2022
Mula Akmal - Senin, 11 April 2022 
                Suasana depan Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD di Jakarta, menjelang rencana unjuk rasa aliansi BEM SI, Senin (11/4/2022). ANTARA/Fauzi Lamboka
MerahPutih.com - Partai Nasdem mengajak DPR dan pemerintah menyikapi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) secara bijak.
Sebab, tuntutan BEM SI yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini merupakan keresahan dan aspirasi masyarakat seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Pimpinan DPR Minta Mahasiswa Waspadai Penumpang Gelap saat Demonstrasi
"Demonstrasi hari ini menyuarakan keresahan publik atas adanya gagasan soal penundaan pemilu, 3 periode, naiknya harga bahan pokok seperti minyak goreng dan kenaikan bahan bakar minyak yang akan menyulitkan masyarakat. Aspirasi ini harus disikapi dengan kebijakan yang pro terhadap rakyat," kata Ketua Fraksi Nasdem MPR RI Taufik Basari kepada wartawan, Senin (11/4).
Apalagi, kata Taufik, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi. Karena itu, sah-sah saja apabila ada kelompok masyarakat termasuk mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya untuk meminta perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan.
"Kita hidup di alam demokrasi dimana perbedaan pendapat adalah denyut nadinya. Jangan melihat demonstrasi sebagai suatu ancaman tapi lihatlah sebagai suatu pengingat bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan nilai-nilai luhur," ujarnya.
Mantan aktivis Universitas Indonesia (UI) ini pun mengajak semua pihak termasuk elite politik untuk menghentikan wacana penundaan pemilu dan presiden 3 periode.
 
"Mari kita sudahi wacana penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode. Saya juga mengajak pemerintah dan DPR bersama-sama memikirkan cara untuk mengendalikan harga bahan pokok agar tidak menyulitkan masyarakat," ujarnya.
Taufik menambahkan bahwa sejak awal Fraksi Nasdem MPR menolak adanya usulan amandemen terkait perpanjangan masa jabatan dengan penundaan pemilu maupun mengubah masa jabatan menjadi 3 periode.
Baca Juga:
Bahkan sejak tahun lalu, Fraksi Nasdem sudah mengingatkan bahwa gagasan amandemen terbatas terkait usulan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat membuka kotak pandora untuk isu lainnya terkait perpanjangan kekuasaan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi.
"Karena itu, kami mengusulkan agar wacana amandemen terbatas terkait PPHN-pun tidak perlu dibahas pada periode ini demi kepentingan bangsa, agar tidak terus terbuka gagasan penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode," imbuhnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR ini mengimbau mahasiswa melaksanakan aksinya secara damai dan tertib.
"Kami juga meminta agar aparat keamanan dapat mengawal demonstrasi dengan humanis sebagaimana perintah Kapolri," tutup Taufik (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta Demo di Monas, Tuntut Kesetaraan Pengangkatan PPPK
 
                      TransJakarta Arah Monas Dialihkan Imbas Demo Guru Madrasah, Halte Balai Kota & Gambir Tutup
 
                      Polisi Kerahkan 1.597 Anggota tak Bersenjata untuk Jaga Ketat Demo Buruh di Kawasan Istana Negara
 
                      Kasus Dugaan Penghasutan Delpedro Marhaen Masuk Tahap II, 6 Tersangka Diserahkan ke Jaksa
 
                      Delpedro Kalah Praperadilan, Ibunya Histeris: Anakku Tak Bersalah, Ku Tuntut di Akhirat
 
                      Kalah Praperadilan, Status Aktivis Delpedro Marhaen Tetap Tersangka
 
                      Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?
 
                      NasDem Tunggu Putusan MKD soal Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
 
                      Aksi Teaterikal Peringatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta
 
                      Aksi Demo Mahasiswa Peringatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta
 
                      




