NasDem Menang di MK, 7 TPS Teluk Bintuni Hitung Ulang Suara
Wisnu Cipto - Jumat, 07 Juni 2024
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/aa.
MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam perkara sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Ketua MK Suhartoyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penghitungan suara ulang di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Weriagar.
“Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni), untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar,” kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (7/6).
Tujuh TPS tersebut yakni TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotia, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Ulara dan TPS 01 Kampung Tuanaikin.
Baca juga:
Permohonan PHPU Partai Golkar untuk Provinsi Papua Selatan Ditolak MK
Menurut Suhartoyo, KPU mesti mempersiapkan penghitungan suara ulang itu pasca putusan dibacakan. “Penghitungan surat suara ulang itu harus dilaksanakan paling lama 15 hari sejak putusan MK,” tutur Suhartoyo.
Dalam dalil pertimbangannya, MK menemukan adanya perbedaan perolehan suara beberapa partai politik (parpol) pada Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten/Kota.
Hal ini setelah MK mencermati bukti-bukti tertulis dari Pemohon, Termohon dan Bawaslu berupa Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO.
“Terdapat ketidaksesuaian perolehan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tujuh TPS di Distrik Weriagar,” kata MK.
Baca juga:
Ada Orang Mati 'Ikut Nyoblos', MK Perintahkan 2 TPS di Kalbar Pemilu Ulang
MK menjelaskan berdasarkan Formulir Model C.Hasil perolehan suara PKS adalah 402 suara. Sedangkan, dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan suara PKS adalah 544 suara. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
Sekjen Iwakum Sebut Dalil Pemerintah Soal Pasal 8 UU Pers Multitafsir Tak Berdasar
MK Batalkan UU Tapera, Pimpinan Komisi V DPR Minta Kementerian PKP Kreatif Cari Pendanaan Program 3 Juta Rumah
MK Putuskan Tabungan Perumahan Tidak Wajib, BP Tapera Segera Sowan ke Kementerian PKP
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Rapat Paripurna DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
Komisi III DPR Setujui Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul Jadi Hakim Konstitusi
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Efek Putusan Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional, Masa Jabatan Anggota DPRD di Daerah bisa makin Lama
