NasDem Catat Ada 4 Janji Kampanye Anies yang Belum Ditunaikan

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 16 Oktober 2020
NasDem Catat Ada 4 Janji Kampanye Anies yang Belum Ditunaikan

Gubernur DKI Anies Baswedan. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter berpendapat, ada 4 janji kampanye Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswesan yang belum ditunaikan selama 3 tahun memimpin ibu kota.

Pertama, tentang peogram rumah DP 0 rupiah. Menurutnya pembangunan rumah tanpa DP, belum sepenuhnya terealisasi. Padahal hingga saat ini menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, kurang lebih ada 5 juta warga yang belum memiliki rumah.

"DP 0 persen sampai saat ini belum terlaksana," jelas Jupiter saat dihubungi wartawan, Jumat (16/10).

Baca Juga

PSI Kritik Anies soal Penanganan Banjir

Jupiter juga menyoroti rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang sudah dibangun di Jakarta Barat. Pasalnya sudah berdiri tegas, tapi penghuninya masih sepi.

"Ini ada apa? terus Dinas Perumahan ini selaku yang menjalankan program ini kok kelihatannya santai-santai saja, ini sudah tiga tahun," paparnya.

Kedua, masalah banjir di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum dituntaskan. Bahkan, Jupiter mencontohkan, berkaca dari tahun lalu, Anies sampai digugat masyarakat Ibukota karena dampak dari banjir yang meluas.

Saat ini menurutnya, penanganan banjir di DKI belum menampakan hasil yang signifikan. Jupiter menilai, proses normalisasi kali ataupun penanggulangan banjir lainnya masih saling lempar tanggungjawab antara pemerintah pusat dan provinsi.

"Bahkan, Anies digugat saat itu kan dengan kerugian banjir. Nah, ini saat ini kok apa ya, menurut saya ini masih jalan di tempat, belum ada perkembangan secara signifikan," jelasnya.

Janji kampanye lainnya yang belum maksimal adalah terkait penyediaan lapangan kerja melalui program OK Oce. Program ini pun hilang begitu saja.

Bahkan Jupiter menyampaikan, selama masa pandemi COVID-19 ada sekitar 24 ribu tenaga kerja yang kena PHK, dan masalah ini pun tidak bisa ditanggulangi dengan baik.

"Saat itu pak anies menyampaikan berjanji akan menyediakan lapangan kerja lewat OK Oce, sampai sekarang menurut saya itu tidak berjalan," cetusnya.

Baca Juga

3 Tahun Anies Pimpin DKI Jakarta, ini Catatan Gerindra

Terakhir, persoalan proyek reklamasi, saat kampanye Anies menyatakan dengan tegas menolak reklamasi. Tapi kini Anies mendukung pembangunan reklamasi Ancol, Jakarta Utara.

"Tapi setelah itu setelah dia menjabat reklamasi dia tandatangani Pergub, Pergub reklamasi di Ancol. Reklamasi dengan perluasan itu sama saja, itu mah persamaan kata aja, perluasan dan reklamasi menurut saya sama," tungkasnya. (Asp)

#Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta #Partai Nasdem
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan